Jakarta – Peran perempuan, khususnya kaum ibu, menjadi salah satu fokus utama dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan KPU pada Minggu (2/8/2026). Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai penggerak literasi digital sekaligus penjaga kualitas informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Ketua Perhimpunan Perempuan Berdikari, Hauwa Angkotasan, S.H., menjelaskan bahwa grup WhatsApp keluarga, arisan, komunitas, maupun lingkungan RT/RW sering menjadi jalur tercepat penyebaran informasi politik. Tingginya tingkat kepercayaan terhadap informasi yang berasal dari orang-orang terdekat membuat hoaks lebih mudah menyebar apabila tidak disertai kebiasaan melakukan verifikasi.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan teknologi masyarakat, melainkan pada rendahnya kesadaran akan pentingnya menyaring informasi sebelum membagikannya. Karena itu, perempuan didorong bertransformasi dari penerima pesan pasif menjadi pemimpin literasi digital yang mampu membangun budaya diskusi sehat di berbagai grup komunikasi.
Dalam pemaparannya, Hauwa memperkenalkan konsep Tiga Pilar Kepemimpinan Literasi, yaitu Saring, Sikap, dan Pimpin. Pilar pertama mengajarkan kemampuan mengenali hoaks melalui pemeriksaan sumber, judul, konteks, dan verifikasi di media terpercaya. Pilar kedua menekankan pentingnya menyampaikan klarifikasi secara santun tanpa mempermalukan pihak lain. Adapun pilar ketiga mengajak peserta menjadi teladan dalam membangun ruang diskusi yang sehat dan produktif.
Peserta juga mengikuti simulasi penanganan hoaks politik di grup percakapan serta mempraktikkan penggunaan Checklist “Saring Sebelum Sharing” sebagai panduan sederhana dalam mengevaluasi kebenaran informasi sebelum diteruskan kepada orang lain.
Menutup pemaparannya, Hauwa Angkotasan menegaskan bahwa setiap tindakan sederhana berupa memverifikasi informasi sebelum membagikannya merupakan bentuk kepemimpinan literasi digital. Langkah kecil tersebut diyakini mampu melindungi masyarakat dari perpecahan, memperkuat persatuan, dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas.
