Jendelakaba.com — Pemilu yang inklusif membutuhkan keterlibatan seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses proses politik. Penguatan partisipasi kelompok minoritas menjadi salah satu materi utama dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula, Sabtu (19/9/2026).
Penggiat pemilu, Rifqi Hamdani, dalam pemaparannya mengangkat tema “Penguatan Partisipasi Politik Kelompok Minoritas dalam Mewujudkan Pemilu yang Inklusif dan Berintegritas”.
Rifqi menjelaskan bahwa kelompok minoritas dalam konteks partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan kelompok agama atau etnis tertentu. Kelompok tersebut juga dapat mencakup penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok LGBTQ, perempuan dalam kondisi tertentu, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan terluar.
Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi akses kelompok rentan dan minoritas terhadap tahapan pemilu.
Salah satu hambatan yang disoroti adalah aksesibilitas fisik. Fasilitas pemungutan suara perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok lain yang membutuhkan akses khusus.
Selain itu, keterbatasan informasi juga menjadi tantangan. Materi pendidikan pemilih perlu disediakan dalam format yang dapat diakses oleh berbagai kelompok, termasuk melalui bahasa isyarat, format audio, maupun pendampingan sesuai kebutuhan.
Rifqi juga menyoroti hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi serta persoalan administrasi kependudukan yang dapat dihadapi masyarakat di wilayah tertentu.
Menurutnya, partisipasi politik tidak berhenti pada kehadiran masyarakat di TPS. Partisipasi juga berkaitan dengan sejauh mana kepentingan dan kebutuhan kelompok masyarakat dapat terwakili dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, pendidikan pemilih perlu dirancang secara inklusif. Kelompok yang menjadi sasaran pendidikan pemilih tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek yang dapat menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan yang mereka hadapi.
Dalam pemaparannya, Rifqi juga menjelaskan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Kolaborasi tersebut dapat membantu menjangkau warga yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses informasi maupun layanan kepemiluan.
Sejumlah strategi yang disampaikan antara lain pemetaan kebutuhan setiap kelompok, penyediaan fasilitas aksesibilitas, pelatihan bagi petugas pemilu mengenai pelayanan inklusif, pembentukan jaringan pendamping pemilih, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Selain aksesibilitas, integritas pemilu juga menjadi perhatian. Kelompok rentan dapat menghadapi risiko eksploitasi melalui praktik politik uang, intimidasi, maupun penyebaran informasi palsu yang menargetkan identitas tertentu.
Karena itu, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali berbagai bentuk pelanggaran dan mengetahui saluran pelaporan yang tersedia.
Sementara itu, keynote speech kegiatan menegaskan bahwa pendidikan pemilih harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terbuka dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kehadiran pemilih di TPS, tetapi membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, mandiri dan bertanggung jawab.
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bahwa kualitas demokrasi dibangun melalui keterlibatan seluruh warga. Pemilu yang inklusif membutuhkan akses yang setara, informasi yang dapat dipahami, serta ruang partisipasi bagi setiap kelompok masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing.***
