SEMARANG — DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Jawa Tengah menetapkan jaminan sosial, bantuan hukum dan kewirausahaan sebagai tiga program prioritas kepengurusan periode 2026–2031. Kedua program itu disampaikan seusai pelantikan pengurus di Semarang, Sabtu (19/9/2026).
Ketua DPD ORI Jawa Tengah Sri Endahwati mengatakan, persoalan jaminan sosial tidak berhenti pada kepesertaan, tetapi juga pada keberlanjutan akses layanan saat masyarakat membutuhkannya. Organisasinya menyiapkan pendampingan bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif.
“Program utama kita adalah jaminan sosial. Kalau ada BPJS yang tidak aktif, nanti bisa kita bantu untuk mengaktifkan,” kata Sri.
Program kedua menyasar akses layanan hukum, yang menurut Sri masih terkendala biaya bagi sebagian masyarakat.
“Perlindungan hukum terasa mahal untuk rakyat. Dengan adanya ORI, bisa membantu untuk perlindungan hukum,” ujarnya.
Selain itu, ORI Jawa Tengah menyiapkan program pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda, dengan modal latar belakang sejumlah pengurus yang berasal dari kalangan pengusaha muda.
Ketua Umum DPP ORI Andi Gani Wea yang hadir dalam pelantikan menyebut ORI sebagai organisasi kemasyarakatan berlandaskan semangat nasionalisme dan terbuka bagi berbagai latar belakang. Ia berharap kepengurusan Jawa Tengah menjadi rujukan pengembangan organisasi di daerah lain.
“Kami berharap ORI Jawa Tengah bisa menjadi salah satu contoh bagi pengembangan organisasi ORI di daerah lain,” kata Andi. Ia juga menyampaikan rencana kerja sama ORI dengan Perum Bulog untuk menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah.
Pelantikan pengurus DPD ORI Jawa Tengah dirangkaikan dengan peresmian kantor organisasi, penyerahan bantuan sembako bagi masyarakat, serta santunan untuk anak yatim.






