Terkait Laporan Dugaan Korupsi Pada Kegiatan KPUD Pasbar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dorong Penegak Hukum Tegas.

Transparansi proses hukum adalah kunci kebebasan. Ketika kita tahu apa yang terjadi di balik pintu pengadilan, kita dapat memastikan bahwa keadilan tidak dibeli, tapi ditegakkan. Mari kita perjuangkan transparansi untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Transparansi proses hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil dan akuntabel. Hal ini menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Sehubungan dengan adanya pelaporan dugaan korupsi KPUD Pasaman Barat, kami ikatan mahasiswa Muhammadiyah meminta kepada penegak hukum untuk memproses laporan tersebut sebagaimana yang telah dimuat di beberapa media massa.

Bila mana ada terjadi praktek KKN dalam setiap kegiatan KPUD Pasbar dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2024 ini, penegak hukum harusnya lebih pro aktif memproses dan menindak agar adanya efek jera sebagaimana yang saat ini sedang gencar di kampanyekan oleh presiden prabowo.

Kami juga meminta adanya transparansi proses atas dugaan praktek korupsi di KPUD dan kasus-kasus korupsi lainnya yang ada di Pasaman Barat, agar tidak ada stigma selesai di bawah meja atau di peti eskan dan atau di jadikan ATM.

Kita ingin penegak hukum kita bersih dan berintegritas, tidak mau disuap apalagi minta jatah dalam setiap kasus korupsi di Pasaman Barat, Tegas Nasrul Hadi (Ketua Bidang Organisasi IMM Pasaman Barat.