JendelaKaba.com – Rencana reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron mendapat balasan demonstrasi besar-besaran dari lebih 1 juta orang berunjuk rasa di Prancis pada Kamis (19/1/2023) untuk mengecam rencana Presiden Emmanuel Macron menaikkan usia pensiun. Pemogokan nasional mengakibatkan terhentinya layanan kereta api, dan membatasi aktivitas pembangkit listrik.
Protes besar-besaran dimulai di Republic Square di Paris pada pukul 13:00 GMT. Para demonstran termasuk perwakilan dari berbagai industri, pendukung gerakan Rompi Kuning, serta radikal blok hitam. Protes berubah menjadi kekerasan setelah kaum radikal mulai melemparkan batu, botol, suar, dan petasan ke arah polisi.
Sebelumnya Pada 10 Januari, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) reformasi pensiun yang harus disahkan pada 2023.
Demonstrasi besar-besaran ini adalah ujian besar bagi Macron, yang mengatakan bahwa kebijakan pensiunnya “adil dan bertanggung jawab”, dan diperlukan untuk membantu menjaga keuangan pemerintah pada pijakan yang sehat. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Prancis menentang tindakan tersebut.
“Gaji dan pensiun yang harus dinaikkan, bukan usia pensiun,” bunyi salah satu spanduk besar yang dibawa oleh para pekerja di Tours, Prancis barat
Pemerintah mengatakan reformasi pensiun sangat penting untuk memastikan sistem tidak bangkrut. Menunda usia pensiun 2 tahun dan memperpanjang periode pembayaran akan membawa tambahan 17,7 miliar euro (US$ 19,1 miliar) dalam kontribusi pensiun tahunan, memungkinkan sistem untuk mencapai titik impas pada tahun 2027, menurut perkiraan Kementerian Tenaga Kerja.
Adapun, serikat pekerja berpendapat ada cara lain untuk membiayai pensiun, seperti mengenakan pajak pada orang super kaya atau meningkatkan kontribusi pemberi kerja atau pensiunan kaya.
“Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda, melalui perpajakan. Pekerja seharusnya tidak perlu membayar defisit sektor publik,” kata Laurent Berger, pemimpin CFDT, serikat pekerja terbesar di Prancis.
Serikat pekerja terkemuka di negara itu menyerukan pemogokan hari kedua pada 31 Januari dalam upaya untuk memaksa Macron dan pemerintahnya mundur dari rencana reformasi pensiun yang akan membuat sebagian besar orang bekerja lebih lama 2 dua tahun, yakni hingga usia 64.
“Sekarang, pemerintah mendapati dirinya membelakangi tembok,” kata serikat pekerja dalam pernyataan bersama. “Semua orang tahu bahwa menaikkan usia pensiun hanya menguntungkan pengusaha dan orang kaya,” imbuhnya, dilansir Reuters, Jumat (20/1/2023).
