Perempuan Didorong Menjadi Pemimpin Perubahan dalam Demokrasi Indonesia

Jendelakaba.com, Jakarta, 16 Juli 2026 — Isu penguatan peran perempuan dalam demokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula yang diselenggarakan KPU RI. Para narasumber menegaskan bahwa perjuangan perempuan dalam politik tidak berhenti pada pemenuhan kuota keterwakilan, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan.

Dewi Valentin, S.IP., menjelaskan bahwa hak politik perempuan merupakan hasil perjuangan panjang sejarah yang harus terus diperkuat melalui pendidikan politik sejak dini. Menurutnya, demokrasi yang inklusif hanya dapat tercapai apabila perempuan memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan serta mampu berperan sebagai pemimpin yang menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Iik Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si., menguraikan bahwa meskipun keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, berbagai tantangan struktural masih membatasi perempuan untuk menduduki posisi strategis. Budaya patriarki, lemahnya kaderisasi politik, serta minimnya dukungan terhadap calon perempuan menjadi hambatan yang perlu dibenahi melalui reformasi regulasi dan sistem politik.

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya membangun politik yang berorientasi pada kualitas substantif, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif kuota perempuan. Pendidikan politik, peningkatan kompetensi, keberanian mengambil keputusan, serta integritas moral menjadi bekal utama agar perempuan mampu berkontribusi dalam pembangunan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk memahami bahwa perempuan bukan hanya pemilih dalam setiap pemilu, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pemimpin, pengambil kebijakan, sekaligus pengawas jalannya demokrasi. Dengan demikian, keterlibatan perempuan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal.***