Bukittinggi – Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bukittinggi, yakni Sidi Novi Zulfikar, Zuwardi, dan Datuk Priyono, mempertanyakan sejumlah keputusan yang diambil dalam pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Bukittinggi yang digelar pada 14 Juni 2026 di Kota Padang.
Menurut mereka, salah satu hal yang menjadi perhatian dan perbincangan di kalangan kader adalah keputusan penyelenggaraan Konfercab di luar wilayah Kota Bukittinggi, padahal agenda tersebut berkaitan langsung dengan kepengurusan PCNU Bukittinggi.
“Yang menjadi pertanyaan di kalangan kader, mengapa Konfercab PCNU Bukittinggi justru diselenggarakan di Padang. Kami berharap ada penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah warga NU,” ujar Sidi Novi Zulfikar.
Selain lokasi pelaksanaan, mereka juga menyoroti pernyataan Ketua PWNU Sumatera Barat, Prof. Ganefri, yang sebelumnya disebut mendorong agar berbagai persoalan organisasi dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum konferensi dilaksanakan.
Menurut Zuwardi, sebagai bagian dari organisasi, para kader tentu berharap seluruh tahapan dan proses yang dijalankan dapat berpedoman pada aturan organisasi yang berlaku.
“Kami menghormati semua keputusan organisasi. Namun kader tentu ingin mengetahui sejauh mana proses yang berjalan telah memedomani Peraturan Perkumpulan NU dan berbagai ketentuan organisasi yang berlaku,” katanya.
Ketiganya juga mempertanyakan pertimbangan yang digunakan dalam proses pencalonan dan pemilihan kepemimpinan organisasi. Mereka menilai, Kota Bukittinggi memiliki banyak kader yang telah lama berkhidmat di NU, baik di tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) maupun kepengurusan cabang, serta telah mengikuti berbagai jenjang kaderisasi formal.
“Di Bukittinggi banyak kader yang memiliki pengalaman organisasi dan rekam jejak pengabdian yang panjang. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan mengenai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan figur-figur yang memperoleh dukungan untuk menduduki jabatan strategis di tingkat cabang,” ujar Datuk Priyono.
Meski demikian, ketiga tokoh NU tersebut menegaskan bahwa berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap hasil konferensi maupun pihak yang terpilih. Mereka menilai, penyampaian pandangan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap tata kelola organisasi agar tetap berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih. Yang kami harapkan adalah adanya keterbukaan, penghormatan terhadap aturan organisasi, dan penghargaan terhadap proses kaderisasi yang telah dibangun selama ini. Dengan begitu, kepercayaan kader terhadap organisasi akan tetap terjaga,” tutup mereka.
Pernyataan para tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi seluruh elemen organisasi dalam memperkuat soliditas, menjaga marwah jam’iyah, serta memastikan setiap proses organisasi berjalan sesuai prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam peraturan dan tradisi Nahdlatul Ulama.
