JENDELAKABA, MALANG – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., P.hd melakukan Kunjungan Kerja dan Memberikan Kuliah Kebangsaan di Universitas Negeri Malang Jawa Timur, hari senin tanggal 9 November 2026.
Dalam Kuliah Kebangsaan yang di hadiri Ratusan Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang Prof Hatta menekankan pentingnya penegakan etika pejabat publik dalam menjalankan amanah dan tugasnya.
Hal ini menyoroti kejadian Pejabat Publik Seorang Kepala Staf Presiden yang diduga melakukan penyadapan alat komunikasi Presiden Prabowo, tentu sebagai tindakan yang tidak beretika, tidak berintegritas dan tidak menjaga amanah sebagai Pejabat Publik.
“Etika, loyalitas dan integritas adalah hal fundamental yang harus di jaga oleh Pejabat Publik di semua tingkatan. Kalau Pembantu Presiden Menteri dan Pimpinan Lembaga seharusnya menjaga etika pejabat dengan loyal dan integritas dengan Presiden, kalau bawahan gubernur tentu loyal dan berintegritas dengan gubernur dan untuk semua jabatan pejabat publik lainnya harus menjaga etika pejabat kepada semua atasannya,” ujarnya.
Hal ini, menurutnya penting agar tercipta pejabat publik yang beretika, menjaga integritas, total amanah dan pengabdian terhadap jabatan yang di embannya.
Dalam kajian hukum dan peraturan yang masih berlaku tentang etika pejabat publik ini bisa mengacu pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang di tetapkan tanggal 9 November 2001 sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan, khususnya untuk para pejabat publik. Ketetapan MPR yang berisi lima bab itu mengandung 6 pokok etika kehidupan berbangsa yang pertama adalah etika sosial dan budaya, dalam etika sosial dan budaya ini berupaya mewujudkan rasa kemanusiaan, kebersamaan, solidaritas serta penghargaan terhadap harkat martabat dan toleransi di Indonesia.
Kedua adalah etika politik pemerintahan dibana berupa mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, serta mengedelankan kejujuran, amanah, sportivitas dan tanggungjawab seluruh pejabat publik Indonesia di semua tingkatan.
Ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis berupa perwujudan iklim persaingan bisnis yang sehat, jujur, berkeadilan menghindari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan monopoli.
Keempat etika penegakan hukum yang berkeadilan yakni menumbuhkan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan upaya penegakan hukum yang seadil adilnya.
Kelima etika keilmuan yakni menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, kebebasan akademik serta tanggungjawab ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan keenam adalah etika lingkungan menjaga kelestarian alam lingkungan, memanfaatkan sumberdaya alam lingkungan hidup secara arif dan menjaga untuk generasi selanjutnya, hal ini sangat relevan dengan kondisi kebaran hutan yang saat ini terjadi untuk kedepannya benar benar di jaga dan dihindari.
Sebagai bahan dasar Prof hatta menyampaikan bahwa filosofi dan kedudukan nilai etik adalah kita memahami hukum memiliki moralitas internal yaitu kejelasan dan konsistensi aturan dan institusi publik diatur oleh prinsip keadilan sebagai kejujuran.
“Sedangkan nilai etika adalah hukum menjawab apa yang boleh etika menjawab apa yang pantas. Dan integritas adalah syarat konstitusional obyektif dan sahnya peradilan konstitusi dan etika menjadi tolak ukur hukum,” ucapnya.
Dalam kajian etika Prof Hatta juga menyampaikan bahwa Pancasila adalah sumber etik dimana bisa di pahami sila pertama adalah tanggungjawab moral, sila kedua penghormatan martabat manusia, sila ke tiga kepentingan bangsa diatas golongan, sila keempat bercirikan musyawarah dan akuntabilitas dan sila kelima prilaku adil bagi semua warga.
Dan Prof Hatta menyakinkan kepada seluruh mahasiswa bahwa sebagai calon pemimpin masa depan generasi muda mahasiswa harus belajar tentang penting etika dalam kehidupan berbangsa, dan ketika nanti menjadi Pejabat Publik sudah memiliki nilai nilai etika salam kehidupan berbangsa, bisa menjaga amanah dan berintegritas.
“Pembinaan di hulu tentang pendidikan etika bagi mahasiswa ini jabatan adalah amanah dan amanah tidak dapat terlaksana tanpa dasar etik. Dan Hadirnya Para Pejabat publik yang memiliki etika di semua tingkatan tentu akan berjalan dengan baik roda pemerintahan yang mengedepankan loyalitas, beretika dan integritas kepada semua pimpinan di semua tingkatan maka akan berjalan dengan baik semua institusi pemerintah, tidak ada lagi tindakan tindakan yang melanggar etik jabatan publik seperti dugaan penyadapan oleh pejabat publik kepada alat komunikasi Presiden Republik Indonesia saat ini,” pungkasnya.
