Jendelakaba.com – Perkembangan media sosial dan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi Indonesia. Kemudahan memperoleh informasi politik harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memeriksa fakta agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, maupun opini yang sengaja dibentuk untuk memengaruhi pilihan politik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula melalui program KPU Goes to Campus, Rabu (11/11/2026).
Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Dr. Drs. Amri Yusra, M.Si., menjelaskan bahwa masyarakat saat ini menghadapi fenomena post-truth atau era pascakebenaran. Kondisi tersebut ditandai dengan kecenderungan seseorang lebih mempercayai emosi dan keyakinan pribadi dibandingkan fakta objektif.
Menurutnya, fenomena ini dapat membahayakan demokrasi karena masyarakat berpotensi mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang belum tentu benar.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah dampak post-truth dalam kehidupan politik, di antaranya meningkatnya penyebaran berita bohong, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga pemerintah, serta terjadinya distorsi realitas politik akibat informasi yang tidak benar.
Amri juga menguraikan tiga fenomena di media sosial yang memengaruhi cara masyarakat menerima informasi politik, yakni filter bubble, echo chamber, dan User Generated Content (UGC).
Filter bubble merupakan kondisi ketika algoritma media sosial menampilkan informasi berdasarkan kebiasaan dan aktivitas pengguna. Akibatnya, seseorang cenderung menerima konten yang sesuai dengan minat dan pandangan sebelumnya.
Sementara itu, echo chamber merupakan keadaan ketika seseorang berada dalam lingkungan informasi yang didominasi oleh pendapat serupa sehingga semakin sulit menerima pandangan berbeda.
Adapun User Generated Content merupakan konten yang dibuat dan disebarkan oleh pengguna media sosial dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, foto, gambar, dan video. Konten tersebut juga banyak dimanfaatkan dalam komunikasi politik dan kampanye pemilu.
Menurut Amri, ketiga fenomena tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak terjebak dalam ruang informasi yang membatasi sudut pandang serta memperkuat fanatisme politik.
Persoalan serupa juga disoroti Eugenius Kau Suni, S.T., M.T., Sekretaris Jenderal Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara (AKKuN). Ia mengingatkan bahwa Pemilu 2029 akan menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya jumlah pemilih muda dan ancaman penyebaran disinformasi berbasis kecerdasan buatan.
Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah deepfake dan voice cloning, yakni teknologi yang dapat memanipulasi wajah maupun suara seseorang sehingga menghasilkan konten yang tampak meyakinkan.
Ia menegaskan, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan dari berbagai sumber terpercaya, serta tidak terburu-buru membagikan konten politik yang belum terverifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Egi Suni juga mengingatkan para kreator konten agar mengutamakan kebenaran dibandingkan viralitas. Konten yang dibuat menggunakan AI dan menampilkan suara, wajah, gambar, atau video realistis harus diberikan label yang jelas sebagai hasil kecerdasan buatan atau manipulasi digital.
Selain itu, kreator konten harus memahami peraturan pemilu, ketentuan platform digital, serta aturan hukum yang berlaku.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen KPU dalam memperkuat literasi kepemiluan melalui pendidikan pemilih yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui pemahaman yang baik terhadap dinamika informasi digital, masyarakat diharapkan mampu menjadi pemilih yang kritis, tidak mudah terprovokasi, serta menjadikan fakta sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik.
Dengan demikian, ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan demokrasi, bukan justru menjadi tempat berkembangnya kebohongan, ujaran kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat.***
