Jendelakaba.com–Transformasi digital dalam penyaluran perlindungan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran, mempercepat pelayanan, dan mengurangi berbagai persoalan administrasi yang selama ini dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan pegiat literasi digital, Didi, S.E.Ak., M.Ak., CA., AWM., Cert.IFR., CRMO., AWP, dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial”, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Didi menjelaskan bahwa sistem penyaluran bantuan sosial secara konvensional masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, data penerima yang tidak mutakhir, masyarakat yang berhak tetapi belum terdaftar, penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, proses verifikasi yang lambat, hingga potensi pemotongan dana bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Didi menjelaskan bahwa Perlinsos Digital dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan dan sosial ekonomi sehingga proses pendaftaran, verifikasi, pemantauan, serta koreksi data dapat dilakukan secara lebih mudah. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu rujukan penting dalam proses tersebut.
Ia juga memaparkan bahwa transformasi digital mencakup validasi identitas melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterhubungan dengan sumber data pemerintah, kemudahan pengajuan, verifikasi data, serta pemantauan proses pelayanan.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan Didi, implementasi Perlinsos Digital telah melalui tahapan uji coba di sejumlah daerah. Ia menyebutkan bahwa pada 18 September 2026, program tersebut telah diterapkan di 258 kabupaten/kota dengan sekitar 4,3 juta orang terdaftar. Ia juga menyampaikan bahwa hingga Juli 2026, jumlah pendaftar melalui portal digital telah melampaui satu juta orang, dengan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar terbanyak, disusul Bali, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Didi turut menyoroti pentingnya infrastruktur konektivitas dalam mendukung pemerataan layanan digital. Menurut data yang dipaparkannya, konektivitas Indonesia telah mencapai sekitar 81,72 persen atau menjangkau kurang lebih 235 juta masyarakat. Namun, perluasan jaringan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap perlu menjadi perhatian agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses yang setara.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menghilangkan akses pelayanan bagi kelompok rentan. Masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, warga yang tidak memiliki telepon pintar, maupun masyarakat dengan keterbatasan literasi digital tetap membutuhkan pendampingan langsung melalui petugas desa, kecamatan, dan agen pelayanan.
Selain itu, Didi menjelaskan bahwa perlindungan sosial memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan bantuan tunai, tetapi juga mencakup jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, subsidi, rehabilitasi sosial, perlindungan kebencanaan, serta program pemberdayaan ekonomi.
Ia berharap transformasi perlindungan sosial dapat menjadi jembatan menuju kemandirian masyarakat. Bantuan yang diterima diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menjadi salah satu modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Didi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Komdigi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem perlindungan sosial digital. Menurutnya, sistem yang terintegrasi harus tetap mengedepankan kemudahan akses, ketepatan sasaran, keamanan data pribadi, transparansi, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan.***
