Muhammad Farhan, S.E (Anggota Komisi I DPR RI) Hadiri Forum Diskusi Publik webinar yang digelar Kominfo RI

Jendelakaba.com– Jakarta–Muhammad Farhan, S.E (Anggota Komisi I DPR RI) hadiri  webinar yang digelar Kominfo RI dengan tema “Memahami Toleransi di Tahun Politik Menjelang Pemilu” melalui platform online zoom meeting pada Rabu, 24 Januari 2024.

Beliau menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Kem Kominfo yang telah secara konsisten bekerjasama dengan Komisi I DPR RI yang telah mengadakan webinar literasi digital atau peningkatan literasi digital dalam rangka persiapan kita memasuki era digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sadari bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun politik, dimana setiap tahun politik banyak kita menemukan isu politik dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti perkembangan dari ruang digital di tahun politik ini dengan sebaik-baiknya.

Tahun politik ini tentunya berpotensi untuk mengurus sikap toleransi kita khususnya di ruang digital salah satunya yang kita khawatirkan adalah pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan buatan untuk memproduksi konten-konten yang negatif dan bertujuan untuk memanipulasi dan mempengaruhi opini publik. Jadikan seseorang untuk memproduksi gambar audio dan video palsu termasuk video, audio, video palsu termasuk video deepfake  yang sangat meyakinkan dan mengecoh. Memang harus saya akui banyak sekali tokoh politik dan peserta pemilu yang memanfaatkan deepfake ini. Namun sayangnya, saat ini kita belum memiliki regulasi yang cukup kuat selain regulasi yang mengkriminalisasi. Beliau menyampaikan bahwa regulasi ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah melakukan stimulasi dan pengelolaan. Sedangkan yang kedua adalah melakukan pelarangan dengan cara kriminalisasi. Yang kita miliki sekarang hanya peraturan yang memang memiliki dampak kriminilisasinya atau pemidanaan, dan pemidanaan ini terdapat di UU ITE.

Perbedaan dalam pilihan politik merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Maka, kita harus bersikap toleransi untuk menjaga Pemilu tahun 2024 ini agar bisa berjalan dengan aman dan damai.  Lalu,  pentingnya juga untuk memberdayakan masyarakat melalui literasi digital dan literasi politik demi membangun karakter masyarakat kritis dan dewasa dalam berpolitik sehingga diharapkan terciptanya sebuah harmoni dalam keberagaman dengan mengedepankan etika berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, tahun politik di era digital ini menjadi momentum yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila

Kebebasan bermedia sosial harus dibarengi dengan tanggung jawab. Karena, media sosial adalah ruang publik dengan hukum. Hukum tersebut dimulai dari undang-undang ITE, Anti Pornografi,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang di dalamnya juga turut mengatur kekerasan seksual dalam ruang digital,  serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Jadi,  pemanfaatan ruang digital di tahun politik ini diharapkan dapat menciptakan suasana pesta demokrasi tahun 2024 yang sejuk tanpa perpecahan bangsa dan tidak terjebak dalam polarisasi.

Gun Gun Siswadi (Pegiat Literasi Digital) beliau mengatakan, kita harus terus-menerus memahami meningkatkan tentang bagaimana toleransi yang harus kita lakukan di kegiatan sehari-hari baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena, terkadang orang-orang hanya melakukan toleransi di dunia nyata padahal seharusnya kita juga harus bisa bertoleransi di dunia maya. Karena saat ini, sangat banyak ujaran kebencian atau terkait dengan berita hoax yang tersebar di dunia maya.

Penggunaan internet Indonesia termasuk ke dalam populasi yang besar yaitu sekitar 276,4 juta atau sekitar 58,2% juta. Lalu,  jumlah pengguna internetnya yaitu sekitar 212,9 juta Jumlah media sosial yaitu sebanyak 167 juta dari total populasi sebesar 60,4%. Jadi, angka ini telah menunjukkan bahwa Indonesia ini sekarang memang sudah memasuki era digital. Angka-angka ini yang memberikan optimisme kepada kita, namun sekaligus juga untuk para pengguna internet agar dapat lebih produktif dalam memanfaatkan internet di media sosial. Jadi, terkait media sosial ini jangan hanya digunakan untuk hiburan saja. Namun, kita harus bisa menggunakannya dengan positif dan manfaatkanlah fitur-fitur yang ada di media sosial ini untuk kagiatan yang menghasilkan.

Toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargaivperbedaan, perbedaan harus dihargai dan dimengerti. Misalnya perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Perbedaan bukan hal yang salah justru harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Salah satu contoh manfaat toleransi adalah memperkuat tali persaudaraan. Toleransi ini juga sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan pemilihan umum. Caranya yaitu dengan menerima siapapun yang menang dalam pemilu ini.

Narasumber lainnya Dr. Phil. Panji Anugrah Permana (Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI) Identitas sebagai proses konstruksi makna atas dasar atribut kultural, atau seperangkat atribut kultural, yang memberikan prioritas atas sumber2 makna yang lain. Sedangkan, politik identitas muncul sebagai gagasan moral yang menyatakan bahwa sekelompok orang memiliki jatidiri otentik yang tidak diakui yang menyatakan bahwa masyarakat di luar mereka bersifat palsu dan represif.

Beliau menyampaikan Politik identitas merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang berbasis kategori sosial: gender, kelas, etnik, klan, seksualitas, kasta, orientasi budaya atau identifikasi politik. Politik identitas ini berfokus pada tuntutan alamiah sekelompok orang untuk diakui kehormatannya dan menyediakan bahasa untuk menyatakan kebencian yang muncul ketika pengakuan tersebut tidak hadir. Fungsi identitas diantaranya yaitu mengatakan siapa kita (kepentingan dan preferensi), Mengatakan kepada yang lain siapa kita, dan mengatakan kepada kita siapa yang lain.

Namun, politik idetitas ini menimbulkan berbagai macam dampak, salah satunya yaitu polarisasi. Polarisasi adalah proses dimana elit politik dan publik menjadi semakin terpecah terhadap kebijakan, ideologi, dan ikatan partisan. Hal ini terjadi karena pengelompokkan publik pada partai, grup sosial, atau kelompok yang lebih homogen→ terjadi penajaman identitas partisan dan perbedaan kelompok.

Toleransi dan budaya komunikasi digital dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya :

1. Tidak memancing/ memulai konflik
2. Tidak mencela orang lain
3. Memilah dan memikir ulang sebelum menshare sesuatu
4. Periksa kembali sumber berita dan data

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan politik identitas. Selain karena fakta sebagai negara dengan identitas yang sangat beragam, juga karena terjadinya kompetisi politik melalui pemilu. Tantangan tersebut harus diantisipasi dengan memperkuat upaya penanaman nilai-nilai toleransi dan dunia digital dapat menjadi sarana yang penting bagi penguatan nilai-nilai toleransi.