Sudah Berumur 14 Tahun, DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisataan

Jendelakaba.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu menyikapi persoalan kepariwisataan di berbagai daerah, mengingat pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan keberlangsungan ekonomi rakyat di daerah melalui usaha mikro, kecil dan menengah.

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah berumur 14 tahun. Sudah banyak perubahan yang terjadi sebagai dinamika di bidang Kepariwisataan di Indonesia maupun di dunia. Sehingga perlu adanya penguatan terkait regulasi, pendanaan, kelembagaan, pemanfaat teknologi serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat,” tutur Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam pembukaan Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Senator asal KalimantanTimur ini menambahkan, perlunya penyusunan segera Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, dalam penyusunan RUU tersebut harus turut melibatkan berbagai stakeholder di bidang kepariwisataan.

“Perlu adanya pengaturan dan mekanisme yang lebih baik dalam bentuk dukungan anggaran dan kemudahan investasi untuk pengembangan kepariwisataan di daerah, salah satunya dalam bentuk dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) dengan meminimalisir hambatan administrasi dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang,” ucap Mahyudin.

*UMKM Keluhan Akses*

Sementara itu, terkait perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang juga menjadi fokus pembahasan dalam sidang paripurna. Lily Amelia Salurapa menyayangkan minimnya akses permodalan bagi pelaku UMKM.

“Banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan yang mengeluhkan kesulitan dalam mengajukan modal usaha. Hal ini berdampak pada sulitnya UMKM untuk berkembang. Sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar UMKM dan ekonomi kreatif dapat terus berinovasi ,” kata Anggota DPD RI asal Sulsel ini.

Senada dengan Lily, Dewi Sartika Hemeto menuturkan, selain permasalahan modal minimnya pengetahuan UMKM daerah terkait dengan persaingan usaha di dunia digital juga harus menjadi catatan pemerintah.

“Masih sering ditemui di lapangan, UMKM yang belum mengerti cara memasarkan produknya secara digital. Sehingga pemerintah daerah perlu hadir untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan supaya para UMKM ini dapat mengerti cara pemanfaatan teknologi digital untuk dapat bersaing dalam dunia usaha,” pungkas Senator asal Gorontalo itu.***

Respon (493)

  1. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking approximately!
    Bookmarked. Please additionally visit my website =).
    We could have a hyperlink alternate agreement between us

  2. Everything suggested surrounding cultural differences amongst exceptional nations’ techniques in opposition to elegance rituals opened my intellect extensive open—no longer limited exclusively regionally anymore either-happily!? Continue diving deeper hairdresser

  3. Dù chỉ mới tham gia nhưng động lực phía sau hành trình khám phá thế giới đầy mê hoặc sẽ kéo dài mãi mãi nếu bạn đủ dũng cảm chấp nhận thử thách ấy thôi ! B52Club

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *