Jendelakaba.com — Pangkalpinang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung Asep tanggapi kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Perkiraan Kerugian Ekologis Mencapai 271 Triliun, menurut Asep ketika ditemui di kediamannya di Pangkalpinang. Ini merupakan suatu hal yang sangat miris bagi masyarakat Bangka Belitung khususnya.
“Terkait kasus korupsi yang terjadi di wilayah IUP PT. Timah ini memang sangatlah miris apalagi ditaksir kerugian yang dicapai secara ekologis itu sampai di angka 271 triliun artinya ini masih ada kemungkinan bertambah, iya ini yang sangat miris lah ya khusus untuk kita masyarakat Bangka Belitung. Apalagi dengan adanya keterlibatan orang-orang dilingkungan PT. Timah Tbk itu sendiri”. Katanya, Sabtu (30/3).
Ia mengakatan bahwasanya mendukung sepenuhnya langkah Kejagung untuk terus mengungkap tersangka-tersangka yang berkaitan dengan kasus tersebut, sebab menurutnya hal ini diperlukan untuk perbaikan perkembangan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan PT. Timah Tbk di Bangka Belitung ini kedepan sehingga diharapkan tidak kembali terulang hal-hal yang demikian. Pasalnya dari adanya kasus tersebut Ia mengatakan dampak yang dirasakan itu langsung terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat Bangka Belitung, karena ketergantungan mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung terhadap sumber daya alam jenis timah ini.
“Saya tentunya mendukung sepenuhnya langkah Kejagung untuk terus mengungkap siapa-siapa tersangka yang berkaitan dengan kasus tersebut, sebab hal ini perlu untuk perbaikan perkembangan ekonomi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan PT. Timah Tbk di Bangka Belitung ini kedepan. Sehingga kami berharap tidak kembali terulang hal-hal yang demikian, sebab dari adanya kasus tersebut dampak yang dirasakan itu langsung terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat Bangka Belitung, karena ketergantungan mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung itu timah ini”. Tambah Asep.
Pertanggungjawaban yang sesuai juga ia harapkan terhadap kerugian yang telah di akibatkan oleh Kasus tersebut, menurutnya Kementerian BUMN dalam hal ini perlu ikut bertanggungjawab kepada masyarakat Bangka Belitung atas permasalahan tersebut.
“Hari ini terkait perkiraan kerugian 271 Triliun secara ekologis, yang diperlukan adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diterima itu sesuai, bukan hanya terhadap negara namun tentunya terhadap masyarakat Bangka Belitung disini. Kenapa demikian, karena yang dikeruk alamnya adalah Bangka Belitung juga yang merasakan dampaknya langsung adalah kita Masyarakat Bangka Belitung. Karena kalau sudah 271 triliun perkiraan kerugian ekologis yang ditimbulkanya, artinya secara substansial negara merugi, provinsi Bangka Belitung merugi, kita masyarakat ikut Merugi karena kena dampaknya pula. Maka dari itu kami juga mengharapkan pertanggungjawaban yang sesuai. Dalam hal ini tentu kementerian BUMN harus ikut andil, karena adanya campur tangan oknum-oknum pejabat yang nakal pada perusahaan PT. Timah Tbk milik BUMN tersebut ikut terlibat”. Tuturn
Meski demikian Asep menyampaikan bahwasanya dengan adanya kasus seperti ini, dan efek yang ditimbulkan di awal juga menjadi pembelajaran dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri untuk tidak terus berlarut-larut dalam kebergantungan terhadap sumberdaya alam jeni Timah ini. Ia juga menyampaikan bahwasanya Bangka Belitung harus menemukan komoditas baru sebagai peralihan atau kembali menjadi daerah penghasil rempah-rempah seperti lada dan lainnya.
“Tapi ternyata dengan adanya kasus seperti ini, juga akibat efek yang ditimbulkan di awal kasus mencuat dan menyeret beberapa nama besar di Bangka Belitung yang mana mengakibatkan harga timah turun drastis. Hal ini justru di sebagian masyarakat Babel ini menjadi pembelajaran dan meningkatkan kesadaran bagi mereka sendiri untuk tidak terus berlarut-larut dalam kebergantungan terhadap sumberdaya alam jenis Timah ini. Sebagian masyarakat di Bangka Belitung berpendapat juga bahwa Babel ini harus menemukan komoditas baru sebagai peralihan atau kembali menjadi daerah penghasil rempah-rempah seperti lada dan lainnya. Nah pertanyaannya sekarang, bisakah pemerintah Bangka Belitung kedepan membawa visi ini dipundaknya?”. Tutupnya. ***
