Dosen UI Ajak Mahasiswa Jadi Well Informed Citizen, Waspadai Manipulasi Politik di Era AI

Jendelakaba.com – Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa perubahan besar terhadap dinamika politik dan penyelenggaraan pemilu. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, masyarakat dituntut memiliki kemampuan literasi politik dan digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan KPU Goes to Campus melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, memaparkan materi tentang partisipasi politik dan pentingnya membangun well informed citizen atau warga negara yang berpengetahuan di era media sosial dan AI.

Menurut Syaiful, partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara, baik secara individu maupun kelompok, untuk terlibat dalam kehidupan politik dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, demokrasi tidak dapat berjalan secara sehat dan berkualitas.

Mengacu pada teori Piramida Partisipasi Politik Milbrath dan Goel, masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni gladiators atau kelompok yang sangat aktif dalam kegiatan politik, spectators atau kelompok yang terlibat secara terbatas seperti menggunakan hak pilih, serta apathetics atau kelompok yang cenderung tidak memiliki keterlibatan politik.

Menurutnya, pemberian suara dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik yang paling umum dan mudah diukur. Tingkat partisipasi pemilih juga kerap menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan demokrasi sekaligus legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi dan aktivitas politik masyarakat. Kampanye yang sebelumnya mengandalkan rapat umum, spanduk, dan orasi, kini semakin banyak memanfaatkan media sosial serta teknologi AI.

Teknologi tersebut memiliki manfaat untuk memperluas jangkauan komunikasi politik, membantu pengolahan data pemilih, dan memahami aspirasi masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatannya juga memiliki risiko, seperti manipulasi informasi, pembentukan ruang gema atau echo chamber, filter bubble, hingga penyebaran konten deepfake.

Syaiful mencontohkan sejumlah pemanfaatan AI dalam politik elektoral berdasarkan catatan Perludem 2026, mulai dari penggunaan AI generatif untuk membangun citra kandidat, video deepfake tokoh politik, chatbot interaktif untuk menjangkau pemilih, hingga platform berbasis AI untuk pemrofilan pemilih dan microtargeting iklan politik.

Menurutnya, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana positif dalam demokrasi, tetapi juga berpotensi digunakan untuk memengaruhi opini publik secara tidak sehat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun karakter well informed citizen. Mengutip pemikiran Alfred Schutz (1946), Syaiful menjelaskan bahwa pengetahuan dalam masyarakat terdistribusi secara sosial dan terbagi dalam tiga kategori, yaitu the expert, the man on the street, dan the well-informed citizen.

Well informed citizen merupakan warga negara yang berupaya memahami berbagai persoalan sosial dan politik melalui informasi yang memadai. Mereka tidak harus memiliki pengetahuan teknis seperti seorang pakar, tetapi memiliki kemauan untuk mencari tahu, mengkritisi, dan memahami suatu persoalan sebelum mengambil keputusan.

Untuk membangun karakter tersebut, masyarakat perlu melakukan diversifikasi sumber informasi, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, membaca media kredibel, meningkatkan literasi media, serta memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Selain itu, masyarakat juga perlu membedakan fakta dan opini, memahami kemungkinan bias dalam pemberitaan, mengetahui regulasi terkait pemilu dan informasi digital, serta terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.

Melalui edukasi ini, mahasiswa dan kelompok pemilih pemula diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mampu menjadi warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi informasi politik.

Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi, bukan justru menjadi sarana penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik.***