Jendelakaba.com – Penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital dinilai menjadi ancaman serius terhadap persatuan masyarakat, stabilitas sosial, hingga kualitas demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan internet dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “Menjadi Netizen Cerdas Lawan Hoaks”, Senin (9/11/2026), yang menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, serta akademisi Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Yanto, Ph.D.
Dalam kegiatan tersebut, Tulus Santoso menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas berbelanja, transaksi keuangan, memperoleh informasi, hingga berkomunikasi kini semakin banyak dilakukan melalui internet.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan baru, terutama meningkatnya penyebaran informasi palsu dan berbagai bentuk kejahatan digital.
Menurut Tulus, perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak mengandalkan televisi, surat kabar, dan portal berita, kini media sosial justru menjadi salah satu sumber informasi utama.
Persoalannya, informasi yang beredar di media sosial tidak semuanya melalui proses pemeriksaan dan penyuntingan. Akibatnya, berita benar dan informasi palsu dapat bercampur serta menyebar dengan sangat cepat.
Ia memaparkan bahwa sekitar 28,9 persen masyarakat Indonesia belum mampu memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Selain itu, sekitar 12 persen masyarakat tercatat pernah menyebarkan informasi hoaks.
Tulus mengingatkan bahwa satu informasi palsu yang dibagikan seseorang dapat berkembang menjadi penyebaran yang lebih luas karena diteruskan kembali oleh pengguna lainnya.
Fenomena Fear of Missing Out (FOMO), kepentingan politik, judul sensasional, serta keinginan menjadi orang pertama yang membagikan informasi turut menjadi faktor yang mendorong penyebaran hoaks.
Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Hoaks dapat memicu perselisihan dalam keluarga, konflik antartetangga, perpecahan antarkelompok, bahkan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.
Ia mencontohkan informasi palsu mengenai kenaikan harga bahan bakar yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat, mendorong pembelian berlebihan, hingga memicu penimbunan.
Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menegaskan bahwa hoaks sering dimanfaatkan untuk membangun opini negatif, melakukan kampanye hitam, serta mengadu domba masyarakat demi kepentingan tertentu.
Menurut Farah, masyarakat harus membangun kebiasaan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Membaca berita secara utuh, memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan memastikan keaslian foto maupun video merupakan langkah penting untuk menghindari penyebaran berita bohong.
Senada dengan itu, Yanto, Ph.D menjelaskan bahwa hoaks memiliki berbagai kategori, termasuk misinformation, disinformation, dan malinformation. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda, mulai dari informasi keliru yang disebarkan tanpa kesengajaan hingga informasi palsu yang sengaja dibuat untuk merugikan pihak lain.
Yanto juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan yang memungkinkan pembuatan konten manipulatif berupa gambar, video, dan suara yang menyerupai kondisi sebenarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menilai kebenaran informasi berdasarkan siapa yang menyampaikan. Keberpihakan politik maupun kedekatan terhadap kelompok tertentu dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menerima fakta.
Dalam kesempatan tersebut, Yanto juga mengajak masyarakat mengenali ciri-ciri hoaks, seperti sumber tidak jelas, judul provokatif, narasi yang memancing emosi, serta adanya ajakan untuk segera membagikan informasi.
Para narasumber sepakat bahwa literasi digital harus dibangun melalui kecakapan menggunakan teknologi, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital.
Masyarakat juga diingatkan bahwa setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus memahami etika dan aturan hukum yang berlaku serta memastikan setiap konten yang dibagikan tidak merugikan orang lain.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan internet secara produktif, menjaga persatuan, serta tidak menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebencian dan informasi menyesatkan.***
