Jendelakaba.com — Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah tujuh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui ranperda dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan langkah penting untuk menyesuaikan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Menurutnya, perubahan APBD tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Proses yang telah kita lalui bukan semata-mata merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan perwujudan dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih responsif, realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Zulmaeta.
Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp138,83 miliar, dari sebelumnya Rp650,30 miliar menjadi Rp789,13 miliar.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dengan kenaikan sebesar Rp138,99 miliar, dari Rp752,34 miliar menjadi Rp891,33 miliar.
Dengan perubahan tersebut, struktur APBD Kota Payakumbuh mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp102,20 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp105,20 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp102,20 miliar.
Zulmaeta menegaskan, kesepakatan yang dicapai antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hasil pembahasan yang mengedepankan kebersamaan serta tanggung jawab dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilandasi komitmen kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebelum persetujuan bersama ditetapkan, DPRD telah mencermati jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan Badan Anggaran. Setelah melalui tahapan pembahasan tersebut, tujuh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk diproses menjadi peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Zulmaeta meminta seluruh perangkat daerah agar memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan APBD dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai target kinerja yang ditetapkan.
Ia juga mengingatkan agar persiapan penganggaran Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan riil masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah dan target kinerja yang jelas,” tegasnya.
Menurut Zulmaeta, pengelolaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia berharap persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.
“Semoga keputusan yang kita ambil pada hari ini menjadi keputusan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya.***
