Jendelakaba.com – Penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah situasi bencana berpotensi memperburuk keadaan. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu kepanikan, menghambat proses evakuasi, bahkan mempersulit koordinasi penanganan bencana.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “Komunikasi Krisis di Era Digital: Strategi Menghadapi Situasi Kebencanaan”, Jumat (2/10/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, S.E., M.AK., mengatakan era digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kecepatan tersebut juga menjadi tantangan karena informasi yang salah dapat beredar sebelum sempat diverifikasi.
Menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi krisis yang baik merupakan langkah penting untuk meminimalkan dampak buruk hoaks dan misinformasi.
“Lembaga pemerintah harus kembali menjadi sumber informasi utama yang dipilih masyarakat,” katanya.
Okta menjelaskan bahwa komunikasi krisis yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi situasi darurat.
Ia juga menilai peningkatan literasi digital masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penguatan komunikasi pemerintah. Masyarakat yang memiliki kemampuan memilah informasi akan lebih mampu membedakan fakta dengan informasi palsu.
Plt. Direktur Layanan TI Badan Usaha BAKTI Komdigi, Dr. Yulis Widyo Marfiah, S.T., M.T., mengatakan hoaks biasanya berkembang ketika terdapat kesenjangan informasi, kondisi emosional masyarakat yang tinggi, serta tingginya viralitas media sosial.
Karena itu, menurut Yulis, melawan hoaks tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa sebuah informasi adalah palsu. Ruang informasi yang kosong juga harus segera diisi dengan informasi resmi dan terverifikasi.
“Tidak perlu memenangkan perdebatan di setiap akun media sosial. Yang perlu dimenangkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi yang benar,” ujarnya.
Ia mencontohkan situasi ketika beredar kabar bahwa jaringan komunikasi lumpuh total setelah terjadi bencana. Informasi tersebut sebaiknya tidak langsung dibantah, melainkan terlebih dahulu diverifikasi mengenai wilayah yang terdampak dan bagian jaringan yang masih berfungsi.
BAKTI Komdigi, kata Yulis, melakukan pengecekan terhadap kondisi konektivitas, dampak bencana terhadap infrastruktur, koordinat lokasi, serta berkoordinasi dengan mitra industri terkait BTS dan akses internet.
Sementara itu, Romdoni, S.Pd., M.Pd., Akademisi dan Praktisi Pendidikan, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap konten digital, termasuk video dan suara yang tampak meyakinkan.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan membuat konten sintetis semakin sulit dibedakan secara kasat mata. Video, foto, maupun suara dapat dimanipulasi sehingga menyerupai pejabat atau lembaga resmi.
Karena itu, masyarakat diminta melakukan verifikasi melalui sumber resmi seperti BNPB, BPBD, pemerintah daerah, maupun media massa yang kredibel.
Romdoni mengingatkan pentingnya prinsip berhenti sejenak sebelum membagikan informasi. Masyarakat perlu menelusuri sumber, waktu, lokasi, konteks, serta membandingkannya dengan informasi dari kanal resmi.
Ia juga menekankan pentingnya etika dalam menyebarkan konten kebencanaan. Foto atau video korban tidak seharusnya disebarkan secara vulgar, sementara identitas dan data pribadi yang tidak relevan harus dilindungi.
“Penderitaan manusia bukan sekadar konten,” tegasnya.
Menurut Romdoni, publik kini menjadi bagian dari infrastruktur keselamatan di era digital. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan benar dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat.***
