Penguatan Pancasila dan Hak Konstitusional Rakyat Jadi Fokus Dialog Kebangsaan di Makassar

JendelaKaba.com – Makassar. Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, kembali menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan perlindungan hak konstitusional rakyat dalam penyelenggaraan pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Negeri Makassar (UNM), akhir Februari 2025. (01/03/2025)

Di hadapan mahasiswa, aktivis, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat, Firman mengupas bagaimana pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban. Menurutnya, pendidikan yang berakar pada Pancasila akan memperkuat karakter kebangsaan dan membentuk generasi yang sadar konstitusi.

Dialog Kebangsaan ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang refleksi tentang perjalanan konstitusional Indonesia. Firman Jaya Daeli menekankan bahwa hak-hak konstitusional rakyat harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pendidikan dan hukum agar berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya, Firman juga tampil sebagai narasumber dalam forum MPL PGIW Se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) di Soroaku, Luwu Timur. Di sana, ia membahas tema strategis terkait Pancasila, kebangsaan, kemajemukan, serta penguatan kelembagaan dan kaderisasi kepemimpinan yang visioner.

Di sela-sela kunjungannya, Firman Jaya Daeli juga melakukan pertemuan khusus dengan mantan Wali Kota Makassar dua periode, M. Danny Pomanto. Keduanya mendiskusikan tantangan dan peluang pembangunan kota, penguatan kebijakan publik, serta sinergi antara pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat sipil.

Tidak berhenti di situ, Firman Jaya Daeli juga diundang memberikan kuliah umum di Kampus STFT Indonesia Timur, Makassar. Dalam kuliah tersebut, ia menekankan pentingnya ideologi sebagai fondasi kebangsaan yang kokoh untuk menopang kualitas kelembagaan pendidikan tinggi, organisasi masyarakat, serta civil society di Indonesia.

Firman juga meluangkan waktu berdialog akrab dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti Kelompok Cipayung, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, serta aktivis BEM dan DEMA. Mereka membahas relevansi gerakan mahasiswa dalam memperkuat negara hukum dan membangun demokrasi konstitusional yang sehat.

Dalam konteks penegakan hukum, Firman Jaya Daeli juga mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim. Keduanya berdiskusi tentang reformasi kelembagaan Kejaksaan untuk memperkuat profesionalisme dan integritas Adhyaksa sebagai garda terdepan penegakan hukum.

Sebagai salah satu perumus UU Kejaksaan, Firman menekankan bahwa Kejaksaan harus responsif terhadap tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia yang berkarakter kuat dan berwawasan kebangsaan.

Kajati Sulsel Agus Salim, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung dan KPK, menyambut baik gagasan tersebut. Pengalaman panjang Agus Salim di bidang penegakan hukum menjadi modal penting untuk mengakselerasi reformasi kelembagaan yang berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.***