Jendelakaba.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan sosialisasi dan pendidikan pada pemilih rentan dan pemilih strategis di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. (Jum’at, 17 Mei 2024)
Pranata Humas Ahli Madya KPU RI Kadar Setyawan di Manokwari, mengatakan sosialisasi dan pendidikan tersebut dilakukan pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) se-Indonesia.
“Kegiatan ini dilaksanakan pada 38 daerah yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Di Manokwari kita mengundang 100 peserta,” katanya.
Ia mengatakan, pasca pelaksanaan Pemilu 2024, KPU RI tetap berusaha melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih terutama di daerah 3T secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap terlibat aktif dalam keseluruhan periodisasi Pemilu yakni pra Pemilu, penyelenggaraan pemilu dan pasca pemilu.
Menurutnya, KPU RI menginginkan literasi masyarakat terkait pemilu dan demokrasi khususnya di daerah 3T bisa meningkat. Selain itu, partisipasi pemilih saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 juga meningkat.
“Kegiatan sosialisasi dan pendidikan dilakukan dengan model diskusi panel dengan menghadirkan pembicara yakni Dosen Fakultas Sastra dan Budaya Unipa Dr. Yusuf W Sawaki dan peneliti pusat studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Toto Sugiarto,” katanya.
Ia menjelaskan, segmen kelompok pemilih strategis yakni pemilih pemula, perempuan, disabilitas dan masyarakat adat. Sedangkan segmen kelompok pemilih rentan yakni yang masyarakat yang tinggal di daerah dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan rawan konflik pemilu serta para pengurus dan anggota Parpol peserta pemilu 2024
“KPU melibatkan parpol karena parpol memiliki basis konstituen yang besar sehingga diharapkan mampu melakukan menularkan pengetahuan, kemampuan dan sikap untuk bersama KPU melakukan sosialisasi terkait pemilu dan demokrasi,” ujarnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya mengatakan, partisipasi pemilu di Provinsi Papua Barat secara persentase sudah cukup baik yaitu 87 persen. Namun yang menjadi perhatian utama adalah persentase partisipasi pemilu tersebut harus dipastikan setiap warga negara datang mencoblos di tps.
“Dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pencerahan baru bahwa warga sudah diberi kesempatan memilih pemimpinnya sehingga demokrasi di Indonesia bisa semakin lebih indah,” katanya.***