HMI Sumbar Sebut Presiden Jokowi Perusak Demokrasi Indonesia

jendelakaba.com —Padang, Sumatera Barat, Rustam Budiman Selaku Ketua Umum Badan Koordinasi ( BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Sumatera Barat sebut Presiden Jokowi dodo adalah perusak Demokrasi Di Indonesia. Bagaimana tidak, kita bisa melihat dengan Apa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia saat Ini (Kamis 09/11/2023).

Perpolitikan di Indonesia sudah rusak, tidak ada lagi yang namanya Etika dalam perpolitikan, bahkan hampir seluruh aturan main dalam perpolitikan sudah di langgar. Sebut saja Persoalan Netralitas Aparatur Sipil Negara Hari ini beberapa kepala daerah terang-terangan menyatakan sikap mendukung terhadap salah seorang Calon presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut Ia menjelaskan Bahkan ada mentri yang masih berjabat Aktif dengan suara lantang melakukan Deklarasi terhadap salah satu paslon presiden dan wakil presiden, mereka tidak lagi fokus dalam kinerjanya sebagai Pejabat yang harusnya memikirkan bagaimana Nasib Rakyat Indonesia. Dan yang lebih parahnya adalah presiden itu sendiri di setiap penyampaian pidato selalu mengiring opini ke salah satu pasangan Calon presiden dan wakil presiden yang jelas-jelas calon wakil presiden adalah anak presiden sendiri.

Kami dari BADKO HMI Sumatera Barat menilai sikap yang di lakukan oleh Presiden jokowi tidaklah mencerminkan sebagai sikap salah seorang pemimpin yang patut di teladi. Seorang Presiden saja sudah Cawe-cawe, Setiap narasi Pidato selalu bermuatan politik terhadap Anaknya sebagai Calon wakil presiden, jadi sudah sewajarnya anggota kabinetnya Juga Begitu. Itu artinya Presiden Jokowi telah merusak Tatanan Demokrasi Indonesia.

Bahkan presiden Jokowi Bukan hanya merusak Demokrasi Indonesia, melainkan Juga gagal dalam memimpin Bangsa yang Besar ini, Sepuluh Tahun Jokowi telah gagal mensejahterakan Rakyat Indonesia. gagal dalam meninggalkan pemerataan Ekonomi. Jokowi lebih Mementingkan kepentingan pengusaha Asing dibandingkan dengan kesejahteraan Masyarakat, dan itu terbukti dengan Banyaknya Konflik Proyek Strategis Nasional yang di bangun di era Presiden Jokowi.

Melihat Situasional Perpolitikan Bangsa Indonesia Saat ini, Apalagi dengan perubahan Batas Usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang baru-baru ini di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang peluang itu jelas tertuju terhadap anak presiden Raka Buming raka, maka Sudah sepantas nya presiden Jokowi Dodo jika tidak mampu bersikap adil dan menjaga stabilitas perpolitikan di Indonesia mungkin sudah sepatutnya mengundurkan diri dari Jabatan Presiden agar proses Demokrasi berjalan dengan Lancar sesuai dengan amanat Konstitusi dan amanat ReformasiReformasi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *