Jendelakaba.com,Opini–Bencana banjir lahar dingin dan longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) pada pertengahan Mei 2024 meninggalkan luka mendalam. Puluhan jiwa melayang, ratusan rumah hancur, dan ribuan penduduk terpaksa mengungsi. Di balik tragedi ini, terdapat benang merah yang menghubungkannya dengan politik lingkungan yang lemah di Indonesia.
Pertama, perlu ditegaskan bahwa bencana ini bukan semata-mata musibah alam. Aktivitas manusia, seperti alih fungsi hutan dan pertambangan liar, telah memperparah dampak erupsi Gunung Marapi. Hutan yang gundul tak mampu menahan lahar dingin, sehingga mengalir deras ke pemukiman penduduk. Pertambangan liar di hulu sungai pun mempersempit aliran air, memperparah banjir.
Kedua, tragedi ini menjadi pengingat keras tentang lemahnya politik lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih lemah, dan upaya pemulihan hutan dan revegetasi terkesan lamban. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen serius dari pemerintah dalam melindungi kelestarian alam.
Ketiga, bencana ini membuka mata kita tentang pentingnya transisi menuju politik lingkungan yang lebih kuat. Kita membutuhkan kebijakan yang tegas dan terukur untuk melindungi hutan, sungai, dan gunung. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus diperkuat, dan upaya pemulihan dan revegetasi perlu dipercepat.
Lebih dari itu, politik lingkungan perlu berfokus pada membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Edukasi dan pelatihan terkait kebencanaan perlu digalakkan, dan sistem peringatan dini perlu diperkuat. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan di daerah mereka.
Tragedi Sumbar harus menjadi titik balik dalam politik lingkungan Indonesia. Kita perlu beralih dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif, dengan fokus pada pencegahan bencana dan membangun ketahanan masyarakat. Hanya dengan politik lingkungan yang kuat, kita dapat meminimalisir risiko bencana dan melindungi bumi untuk generasi mendatang.
Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat politik lingkungan di Indonesia:
Penegakan hukum yang tegas: Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperberat sanksi bagi pelanggar, dan meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum.
Kebijakan yang berkelanjutan: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang berkelanjutan untuk melindungi hutan, sungai, dan gunung. Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.
Partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan di daerah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, serta pemberian akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Investasi dalam teknologi: Pemerintah perlu berinvestasi dalam teknologi untuk memantau lingkungan dan memprediksi bencana. Hal ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kerjasama internasional: Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, teknologi, dan keahlian.
Dengan memperkuat politik lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan tahan bencana. Tragedi Sumbar harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk bertindak sekarang dan membangun masa depan yang lebih baik untuk bumi dan generasi penerus.
