Sekolah Rakyat Jadi Wadah Pemberdayaan Digital Berbasis Komunitas, Tantangan Kesenjangan Internet Masih Besar

Jendelakaba.com-Pegiat literasi digital Tomi Ishak, S.Pd., M.Si., menegaskan pentingnya pendekatan komunitas dalam memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Publik bertema “Kolaborasi Pemerintahan, Kampus dan Komunitas Literasi Digital dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat” yang digelar pada Kamis (06/11/2025).

Menurut Tomi, teknologi digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, kesenjangan akses internet masih menjadi hambatan utama. Berdasarkan data BPS 2024, 17,5% warga Indonesia tidak memiliki akses internet memadai, terutama di pedesaan dan wilayah 3T.

“Kondisi ini membuat jutaan warga tertinggal dalam arus digital. Sekolah Rakyat menjadi ruang alternatif untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengakses teknologi secara produktif dan bijak,” ucap Tomi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperluas jaringan internet melalui program Bakti Kominfo yang telah menjangkau lebih dari 90% desa hingga akhir 2024. Selain itu, GNLD Siberkreasi telah memberikan pelatihan literasi digital berskala nasional. Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan perangkat dan minimnya pendampingan tetap menjadi penghambat.

Tomi menilai kampus memiliki peran penting sebagai laboratorium sosial. Kegiatan seperti KKN tematik literasi digital, pelatihan berbasis riset, dan pembuatan konten edukatif memungkinkan mahasiswa dan dosen menjadi agen perubahan di masyarakat.

Tak hanya itu, komunitas literasi di berbagai daerah—seperti di NTT, Papua, dan Kalimantan—telah melaksanakan pembelajaran digital melalui metode microlearning berbasis WhatsApp, video pendek, dan diskusi ringan. Cara ini terbukti efektif karena menyesuaikan budaya dan kebiasaan digital masyarakat desa.

Namun, Tomi menekankan perlunya koordinasi program dan transparansi anggaran untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Laporan Kementerian Keuangan 2024 menunjukkan pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 3,7 triliun untuk transformasi digital dan pendidikan berbasis teknologi.

Selain itu, tantangan literasi digital nasional juga masih besar. Indeks Literasi Digital 2024 masih berada di angka 3,65 dari skala 5, dengan aspek budaya digital dan keamanan digital menjadi yang terlemah.

“Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang pembelajaran kritis, tempat masyarakat memahami etika digital, keamanan data, serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif,” tutur Tomi.

Ia juga menyoroti pentingnya inklusi digital, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Survei UNESCO 2023 menunjukkan perempuan pedesaan memiliki tingkat partisipasi digital 30% lebih rendah dibanding laki-laki.

Tomi menutup diskusi dengan menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi gerakan kebangsaan.
“Teknologi bukan hanya soal kecanggihan, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk memajukan sesama,” pungkasnya.***