Jendelakaba.com-Dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Sekolah Rakyat Mewujudkan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua”, Anggota Komisi I DPR RI Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M. menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi anak-anak di daerah 3T — terdepan, terluar, dan tertinggal.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun memang sudah mencapai 98%, namun kesenjangan kualitas pendidikan masih terlihat jelas. Anak-anak di perkotaan menikmati fasilitas sekolah unggulan dan akses digital yang baik, sementara di pelosok negeri masih banyak sekolah kekurangan guru, fasilitas belajar, dan akses internet.
Dalam paparannya yang disampaikan pada Selasa, 21 Oktober 2025, Endipat menjelaskan bahwa “Sekolah Rakyat” hadir sebagai gerakan pendidikan alternatif berbasis komunitas untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Konsep ini menekankan partisipasi masyarakat dan gotong royong agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat memperoleh kesempatan belajar dan berkembang.
> “Sekolah Rakyat bisa menjadi ruang belajar hibrida yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pendidikan rakyat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi pendidikan belum merata. Berdasarkan laporan We Are Social 2024, meski 79% penduduk Indonesia telah terhubung internet, hanya 47% desa di wilayah 3T yang memiliki akses stabil. “Artinya, kesenjangan digital kini telah menjadi kesenjangan pendidikan baru,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat Digital diharapkan mampu menjadi solusi strategis. Dengan memanfaatkan platform pembelajaran terbuka seperti Moodle atau Siber Kreasi, pendidikan berbasis rakyat bisa dilakukan lebih kolaboratif. Endipat juga menekankan pentingnya literasi digital agar generasi muda menjadi subjek aktif teknologi, bukan sekadar pengguna pasif.
Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, ia juga menyoroti pentingnya kedaulatan pengetahuan dalam transformasi pendidikan. “Anak-anak harus belajar membedakan fakta dan hoaks serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi bagi komunitasnya sendiri,” katanya.
Endipat mencontohkan beberapa inisiatif Sekolah Rakyat di berbagai daerah: Sekolah Tapal Batas di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan tenaga surya untuk perangkat digital, Sekolah Lentera Harapan di Papua dengan program keterampilan digital dasar, serta Gerakan Sekolah Rakyat Digital di Jawa Barat yang melatih masyarakat desa membuat konten edukatif lokal.
Di akhir paparannya, Endipat menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
> “Semangat ‘rakyat mendidik rakyat’ harus dihidupkan kembali. Sekolah Rakyat adalah wujud nyata cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.***
