Suatu pertanyaan yang perlu dijawab, Pantaskah Indonesia menjadi negara poros maritim dunia ?. Mengingat masalah ini gaungnya sudah menggema dan membumi ke seantero jagat raya, tinggal menunggu realisasinya saja dari pemerintah Indonesia.
Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan kaya akan sumber daya alam kelautan, seperti ikan, minyak, dan gas alam. Selain itu, perairan Indonesia juga melintasi jalur perdagangan internasional yang penting.
Namun, sayangnya masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. Salah satunya adalah masalah keberlanjutan lingkungan laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan polusi plastik. Selain itu, infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan sarana pengelolaan sumber daya perikanan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor maritim.
Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sektor maritim sebagai salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk mendorong pengembangan maritim, seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok 4 dan program Tol Laut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi maritim Indonesia.
Secara keseluruhan, maritim Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu adanya upaya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi maritim Indonesia dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Indonesia untuk menuju negara poros maritim dunia, tidaklah mudah, tentunya harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur di sepanjang pantai yang ada di Indonesia, sehingga transportasi kelautan semakin mudah. Selain itu, hubungan dari pulau ke pulau menjadi lebih cepat dan efesien serta pembangunan di daerah pesisir semakin berkembang.
Untuk itu, diperlukan kebijakan pembangunan dari Pemerintah yang berorientasi pada bidang kelautan dengan meningkatkan biaya/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang kelautan/kemaritiman sehingga infrastruktrur di daerah pesisir dan pulau dapat dikembangkan. Sumber Daya Manusia bidang kelautan harus ditingkatkan, dan kualitas pelabuhan pun harus ditingkatkan menjadi bertaraf internasional.
Apalagi bagi Indonesia yang sudah lama pelaksanaan pembangunanya fokus berorientasi pada daratan seperti jalan tol dan pembangunan lainnya. Jadi, keinginan untuk mengelola kekayaan maritim/kelautan dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut pasti akan menemui tantangan dan hambatan.
Mengingat pemerintah Indonesia belum pernah mencoba untuk membangun secara menyeluruh dan berkelanjutan tentang ekonomi kelautan/Kemaritiman.
Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya menikmati keuntungan dari sektor kemaritiman, baik dari segi kemakmuran maupun pengaruh di tingkat internasional.
Pemerintah Kabinet Indonesia Maju mulai dengan program membangun transportasi/tol laut untuk mempermudah lajunya perekonomian bagi daerah /masyarakat pesisir laut.
Secara geo-politik, historis dan budaya, Indonesia bisa dijadikan sebagai negara maritim, mengingat wilayah daratan Indonesia dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan, dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut dan jumlah pulau terbanyak di dunia, serta salah satu garis pantai tepanjang di dunia. Yang lebih menguatkan lagi, bahwa Indonesia berada di daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia.
Antara dua Samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Karena itu, sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi agar memenuhi standar internasional.
Indonesia juga memiliki 4 (empat) titik strategis yang dilalui 44% kapal-kapal perdagangan dunia yaitu : Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar, yang bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim dunia.
Berdasarkan penelitian Bappenas,Indonesia memiliki 18 titik maritim dunia. Potensi kelautan Indonesia begitu besar. 80% dari perdagangan di seluruh dunia bergantung pada pengiriman barang melalui laut. Sementara, 60% dari pengiriman melalui laut tersebut melewati perairan Indonesia. Namun, Indonesia harus menengok kesuksesan ekonomi negara-negara maritim besar. Apakah mereka mengabaikan potensi maritimnya? Atau mereka merasa rugi dengan pembangunan ekonomi dan militer maritimnya?. Dan apakah mereka menjadi negara besar dan maju dengan membangun poros maritimnya? Semua itu perlu analisa dan kajian yang serius dan mendalam dari para pakar pembangunan. Beberapa contoh negara yang dapat dijadikan acuan antara lain : Amerika Serikat, China, Inggris, Belanda, dan India.
Rencana pembangunan tol laut untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta keamanan maritim, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Jika Pemerintah yang didukung oleh masyarakat Indonesia, serius dan memiliki tekad yang tinggi untuk melaksanakan program pembangunan Poros Maritim Dunia, maka program yang besar ini akan bisa terealisasi. Jika pembangunan Poros Maritim Dunia ini bisa direalisasi maka akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperolah oleh pemerintah Indonesia, dan juga untuk pemerataan pembangunan antara daratan dan lautan.
Ibnu Cholish Asrey
Peserta Advance Training (LKIII) Badko HMI Sulawesi Tenggara berasal dari Badko HMI Sumatera Barat
