Jakarta — Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM Jaya) mendesak pemerintah mencopot Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, setelah pernyataannya yang menyebut bahwa situasi bencana di Sumatera “lebih mencekam di media sosial”. Pernyataan tersebut dinilai tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat terdampak.
Ketua Umum KMM Jaya, Hafis Septian Mubaraq, mengatakan pernyataan tersebut mencederai perasaan para korban serta menunjukkan ketidaktepatan sikap seorang pejabat publik.
“Pernyataan itu tidak pantas diucapkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana,” kata Hafis dalam keterangan tertulis, Ahad (07-12-2025).
Menurut data yang disampaikan KMM Jaya, jumlah korban meninggal akibat bencana yang melanda Sumatera hingga Ahad sore (07-12-2025) mencapai 940 jiwa. Rinciannya, Aceh sebanyak 366 jiwa, Sumatera Barat 226 jiwa, dan Sumatera Utara 329 jiwa. Selain itu, akses jalan dilaporkan terputus, listrik padam, dan sejumlah wilayah masih terisolasi.
Hafis menilai pemerintah pusat lambat dalam merespon kondisi tersebut. Ia juga menyebut hingga kini belum ada penetapan status bencana nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, banyak masyarakat di daerah terdampak belum menerima bantuan secara merata dan masih kekurangan kebutuhan pokok.
Dalam pernyataan sikapnya, Hafis turut menyinggung budaya politik Indonesia yang dinilai hanya menunjukkan kepedulian pada masa pemilu.
“Para politisi dan birokrat sering tampil peduli menjelang pemilu, tetapi ketika bencana terjadi, perhatian itu menghilang. Mereka menganggap kematian hanya angka yang tidak berarti,” ujarnya.
Hafis juga menyoroti kontribusi sumber daya alam dari wilayah Sumatera yang disebut sangat besar dalam perekonomian nasional, namun penanganan bencana yang terjadi di daerah tersebut dinilai tidak sebanding.
“Energi, tambang, dan kekayaan alam Sumatera dianggap milik nasional. Namun ketika bencana terjadi, penderitaan rakyat seakan bukan milik negara. Itu sangat miris,” kata Hafis.
Menanggapi pernyataan Kepala BNPB, Hafis menyebut hal tersebut mencerminkan lemahnya kapasitas pejabat dalam menjalankan amanah.
“Pernyataan itu menunjukkan minimnya kapasitas pejabat dalam menjalankan wewenangnya. Pejabat yang terpelajar seharusnya mampu menjaga ucapan dan tindakan. Sangat tidak layak Letjen TNI Suharyanto memimpin BNPB,” ujarnya.
Hafis secara terbuka meminta agar jabatan tersebut diganti.
“Lebih baik beliau mundur. Banyak sosok yang lebih pantas dan lebih berkapasitas menggantikan. Kami tidak menerima pejabat yang tidak memahami sensitivitas bencana,” katanya.
KMM Jaya menyatakan akan terus melakukan penggalangan dana dan dukungan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera serta mendorong percepatan bantuan dan koordinasi penanganan di lapangan.
