JendelaKaba.com-Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat kecewa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait kampanye di lingkungan pendidikan.
Mereka boleh kampanye asal ada persetujuan dan tanpa atribut. Bunyi putusan kampanye tanpa atribut ini tertuang dalam keputusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023)
Menanggapi keputusan tersebut Rahul Fikri selaku Ketua Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat menilai hal tersebut kurang etis dan pihaknya menolak
“Kami pastinya menolak dengan diadakannya kampanye dilingkungan kampus. Karena seperti yang kita ketahui institusi pendidikan tidak seharusnya dijadikan tempat ajang politik praktis,” ujarnya
Ia pun membeberkan alasan berikutnya menolak kampanye di kampus. Karena hal tersebut mencederai demokrasi.
“Kenapa? Karena akhirnya kita ketahui sendiri ada banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh paslon-paslon itu akan merembet dan juga menjerumuskan seorang pendidik atau orang yang sedang ingin berpendidikan di dalam instansi tersebut,” kata dia.
“Sehingga sungguh tidaklah layak menurut pandangan kami di mana kampanye itu dilakukan di dalam lingkungan kampus karena itu sangat mencederai demokrasi,” tuturnya.
Terakhir ia mengatakan kampanye di lingkungan kampus juga bisa memicu ketidaknetralan institusi pendidikan tersebut. ***
