Jendelakaba.com — Sekretaris Umum HMI Badko Sumatera Utara sebut bahwa Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan dan Kapolda Sumatera Utara dinilai lambat dalam mengatasi kriminal di kota medan.
Pangeran menyampaikan bahwa medan di hadapkan dengan peningkatan tindakan kriminalitas, bermacam macam pelanggaran yang terjadi yang membuat medan tidak aman, tindakan kriminalitas bervariasi dari begal, pencurian ban mobil dan perampokkan.
Fenomena ini menimbulkan ketidaknyamanan mayarakat kota medan dalam melaksanakan aktifitasnya. maraknya tindakan kriminalitas tersebut menarik semua perhatian, yg memaksa para pemangku jabatan harus membuat kebijakan.
bermacam kebijakan lahir ada yang memerintahka tembak mati begal, dan ada memfasilitasi satpol pp dengan double stik, hingga terbaru ini peluncuran mobil patroli perintis samapta yang di fasilatasi dengan dua senjata laras panjang.
“Kebijakan kebijakan yang lahir hanya sebatas tindakkan yang kita anggap seorang anak remajapun mampu untuk melakukan pencegahan dengan tindakkan, ya kita sepakat dengan maraknya kriminalitas ini harus di tindak,”. Pangkas Pengeran.
“yang menjadi perhatian kami kebijakan pemerintah ini tidak memperhatikan faktor terjadinya peninggkatan kriminalitas di medan, yang kita anggap tindakkan kriminalitas terjadi karena adanya kesejangan kehidupan masyarakat yang terjadi, seharusnya Gubernur Sumatera Utara jangan hanya menguluarkan statment yang nyeleneh ditengah-tengah masyarakat yang merasakan kekhawatiran akan tindakan kriminalitas. seyoganya Gubernur harus bisa memberi masukkan kepada stack holder dalam hal pencegahan, yang kita ketahui Gubernur Sumatera Utara kita adalah mantan jedral yg sudah khotom bermacam stratak untuk menciptakan kondisi yg aman,” ucap pangeran kepada awak media.
Sekretaris Badko HMI Sumut menyarakan bahwa seharusnya pemerintah medan jangan hanya terfokus pada penindakan pelaku kriminal, biarkan pihak yg berwajib melakukan tugas dalam megendalikan, menciptakan dan memelihara keamanan.
pemerintah medan harus bisa menjamin dan menciptakapan akan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi rakyatnya.
“jangan asal tembak mati warganya, logikanya Pak Bobby nst harus menciptakan keadilan bukan sebagai peradilan,” pangkas Pangeran.
Badko HMI Sumut menutup dengan memberikan saran kepada pihak kepolisian harus bisa menggandeng stakholder dalam mencegah kriminaliatas, baiknya kepolisian harus bisa bekerjasama dengan TNI dalam cipta kondisi. sebab polisi dan TNI memiliki roh sama untuk melindungi masyarakat, polisi dengan kamtibmas tni dengan babinsa.***
