Badko HMI Kaltim Kaltara: Tindak Tegas Pelindo dan KSOP Atas 22 Kali Insiden Kapal Tongkang

JENDELAKABA.COM- SAMARINDA, Badko HMI Kaltim-Tara akan melaksanakan aksi besar di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk protes keras atas kegagalan pengawasan yang berujung pada insiden kapal tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam. Kejadian tersebut  ke-22 kalinya dalam catatan  DPRD Kaltim.

Putra, Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara, menegaskan bahwa insiden berulang ini sudah melampaui batas kelalaian. Ia menuntut agar pihak yang bertanggung jawab segera dievaluasi, khususnya Kepala KSOP dan GM Pelindo Kota Samarinda. Menurut Putra, pengawasan yang ada di jalur sungai sangat lemah dan perlu ada tindakan tegas untuk mencegah risiko yang lebih besar terhadap infrastruktur vital seperti Jembatan Mahakam.

Jembatan Mahakam bukan sekadar jalur penghubung antar wilayah, namun menjadi nadi kehidupan masyarakat Samarinda. Setiap tabrakan kapal tongkang berpotensi merusak konstruksi jembatan dan meningkatkan risiko besar bagi keselamatan warga yang melintasinya setiap hari. Mengingat sejarah kelam runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2011 yang menewaskan puluhan orang, Putra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan tragedi serupa terulang.

Meski Pelindo memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan kapal tunda dan jasa maritim, Putra mempertanyakan mengapa kejadian yang sama terus berulang. “Pelindo sudah diberi fasilitas dan wewenang. Namun, kenapa bisa terjadi 22 kali tabrakan? Ini bukan kelalaian biasa, ini sudah keterlaluan,” ujarnya dengan penuh kekesalan.

Badko HMI Kaltim-Tara menuntut agar DPRD Kaltim segera melakukan Rapat Tindak Lanjut (RTL) untuk membahas masalah ini dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. “Kami tidak akan tinggal diam jika ini terus dibiarkan. Kami akan mengepung kantor Pemprov dan DPRD Kaltim jika tuntutan kami tidak segera dipenuhi,” tegas Putra.

Aksi besar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat dan mahasiswa terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan warga. Rakyat Kaltim merasa tidak lagi dapat menerima alasan kelalaian yang tidak kunjung diselesaikan***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *