Asosiasi Masyarakat Sipil Kabupaten Solok Aksi di DPRD, PSI : DPRD Harus Realisasikan Aspirasi Masyarakat

JENDELAKABA.COM, SOLOK – Asosiasi Masyarakat Sipil Kabupaten Solok menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Solok pada Kamis, 28 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai beberapa kebijakan pemerintah kabupaten Solok merugikan masyarakat diantaranya pemberhentian wali nagari oleh Bupati tanpa alasan yang jelas, pembangunan wisata milik bupati yang tidak sesuai prosedur dan lainnya.

Aksi dari asosiasi masyarakat sipil kabupaten Solok yang terdiri dari gabungan masyarakat sipil dari berbagai nagari di Kabupaten Solok tersebut pun mendapat banyak komentar dari masyarakat salah satunya dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Solok yang juga bendahara Koalisi Pro Demokrasi dan Keadilan, Maulindo Salim.

Maulindo meminta DPRD Kabupaten Solok merealisasikan aspirasi masyarakat salah satunya dari masyarakat Gantung Ciri.

“DPRD Kabupaten Solok harus merealisasikan aspirasi masyarakat Gantung Ciri yaitu mengembalikan jabatan Hendri Yuda selaku Wali Nagari yang diberhentikan bupati tanpa alasan yang jelas,” ujarnya pada Jumat, 28 Desember 2023.

Selain itu, kata Maulindo, tabir kegelapan terkait permasalahan Bukit Cambai harus segera diungkap.

“Mengungkap Tabir kegelapan terkait permasalahan Bukit Cambai dengan melibatkan aparat hukum serta BPN guna meneliti dan melakukan kajian untuk menyikapi permasalahan tanah Ulayat masyarakat yang ada di lokasi wisata tersebut agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun,” jelasnya.

Lebih jauh, Maulindo juga meminta pihak eksekutif dalam pelaksanaan pemilu dapat bersikap Netral sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

“Pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten Solok harus bersikap netral dalam pemilu karena ketika aksi masyarakat juga menduga adanya intervensi penguasa kepada ASN dan memobilisasi agar berpihak kepada salah satu calon tertentu,” ungkapnya.

Terakhir, Maulindo meminta kepada Bupati Solok untuk memahami konsep demokrasi yakni Trias Politica yakni pemisahan kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan jangan seolah olah semua kekuasaan tersebut berada di tangan bupati sendiri (Kekuasaan absolut).

Sebelumnya, asosiasi masyarakat sipil kabupaten Solok menggelar aksi di depan gedung DPRD pada Kamis, 28 Desember 2023. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat tersebut yaitu pemberhentian wali nagari gantung ciri yang dinilai cacat prosedur, persoalan Bukit Cambai dan lainnya. Selain itu, masyarakat juga meminta DPRD menggunakan hak interpelasi yang dimilikinya terkait kebijakan Bupati yang diduga merugikan.