Perubahan Perjanjian Kerja Setelah Disetujui Kedua Belah Pihak

Perjanjian kerja dapat diubah setelah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan melalui kesepakatan bersama. Prinsip dasar dalam hukum perdata adalah kebebasan berkontrak, yang berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja memiliki hak untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap isi perjanjian kerja selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan salah satu pihak.

Perjanjian kerja di Indonesia pada dasarnya diatur oleh beberapa ketentuan hukum, terutama yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Meskipun UU Ketenagakerjaan mengatur banyak hal mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, perjanjian kerja tetap berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, artinya kedua belah pihak dapat menyepakati syarat dan ketentuan sesuai kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perubahan perjanjian kerja hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja) setuju untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian yang sudah ada. Pekerja tidak dapat dipaksa untuk menerima perubahan yang tidak disetujui, kecuali ada alasan yang sah berdasarkan hukum.

Perubahan perjanjian kerja hanya sah jika kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) sepakat untuk mengubahnya. Kesepakatan ini harus jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis, biasanya berupa addendum (lampiran) atau perjanjian baru yang mengubah perjanjian kerja yang lama.
Pencatatan dan Pengesahan jika perubahan perjanjian melibatkan hal-hal yang berdampak signifikan pada hak atau kewajiban pekerja, misalnya perubahan gaji, jam kerja, atau status kerja, maka perubahan tersebut sebaiknya dicatat secara resmi. Selain itu, pengesahan oleh instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, bisa diperlukan dalam beberapa kasus. Jadi beberapa perubahan dalam perjanjian kerja, seperti perubahan yang menyangkut upah minimum atau jam kerja, harus mengikuti ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.
Menurut pendapat saya secara umum, perubahan dalam perjanjian kerja harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta tetap mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.