Dugaan Korupsi Bantuan Gempa Bumi di Mamuju, HMI Manakarra Lapor ke Kejati Sulbar

Jendelakaba.com ,MAMUJU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra sampaikan laporan aduan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar).

Laporan tersebut berkaitan dengan bantuan dana siap pakai, stimulan rumah rusak pasca gempa Mamuju tahap pertama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ada beberapa poin yang kami laporkan, salah satunya dugaan kami terkait penyalahgunaan anggaran oleh dinas terkait,” ungkap Ketua HMI Manakarra, Ansar ditemui usai menyerahkan laporannya ke Kejati Sulbar, Jl RE Martadinata, Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (17/3/2023).

Selain itu, menurutnya kesisaan anggaran sebesar Rp20 miliar yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju bertentangan dengan kajian HMI Manakarra.

“Kami punya kajiannya, dan itu yang kami sampaikan ke Kejati Sulbar,” singkat Ansar.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum (Penkum) Kejati Sulbar, Amiruddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari HMI Manakarra.

“Laporan adik-adik mahasiswa tadi sudah diterima, dan selanjutnya akan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Amiruddin tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum menetapkan status kasus yang dimaksud.

“Secara prosedural kami akan proses terlebih dahulu, dan diarahkan ke bidang yang seharusnya menangani,” tutup pria yang akrab disapa Amir itu.

Adapun lima rincian dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan anggaran berdasarkan laporan HMI Manakarra:

– Adanya penerima yang tidak terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : 188.45/KPTS/2021 daftar penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa tahap I.

– Penerima tidak terdapat dalam daftar usulan ke BNPB maupun dalam daftar penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa (tahap I) hasil assesmen dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : 188.45/KPTS/2021.

– Ada penerima yang diduga terdapat dua nama yang sama dalam penerima hasil assessment namun di dusun yang sama, setelah kami investigasi dilapangan ternyata hanya satu orang yang menerima dan hanya satu warga didusun tersebut atas nama bersangkutan.

Adanya penerima bantuan dana stimulan tahap I sesuai Lampiran Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : 188.45/KPTS/2021 yang ada di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang yang notabanenya jauh dari pusat gempa sedangkan di kecamatan terdekat seperti Kecamatan Tapalang, Simboro, Tapalang Barat Mamuju malah setelah di Asesment ulang maka justru banyak dibatalkan bantuan mereka padahal mereka telah tercantum Namanya dalam Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (SK BNPB) dan rumahnya benar-benar rusak akibat gempa.

– Menanggapi pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Januari 2023 dalam reales media mangatakan, kesisaan anggaran masih ada sebesar Rp20 miliar.

Ini bertentangan dengan kajian dari himpunan mahasiswa Islam
Cabang Manakarra. (***)