Jendelakaba.com, Jakarta – Ketimpangan akses air bersih masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan swasembada air di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan dalam webinar nasional “Swasembada Air sebagai Pilar Ketahanan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan” yang berlangsung pada Kamis (2/4).
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa masih terdapat disparitas signifikan antar wilayah dalam hal ketersediaan dan distribusi air. Di satu sisi, beberapa daerah mengalami kelebihan air hingga banjir, sementara di sisi lain wilayah tertentu justru menghadapi kekeringan ekstrem setiap musim kemarau.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya ketersediaan sumber daya air, tetapi juga tata kelola dan distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis wilayah yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan lokal masing-masing daerah.
Pemerintah dinilai perlu mendorong pembangunan infrastruktur air yang lebih inklusif, seperti embung, waduk kecil, serta sistem pemanenan air hujan, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
Selain itu, swasembada air juga harus dipandang sebagai bagian dari keadilan sosial. Setiap masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan air dinilai mampu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan adaptif.
Dengan memastikan pemerataan akses air, swasembada air tidak hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***
