Oleh: Sutan Sari Alam ( Anggota KAHMI Dharmasraya Wartawan Media cetak, media Oline )
Dharmasraya ( Jendelakaba.com )
Perayaan Dies Natalis ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dharmasraya berlangsung hangat. Pengkaderan digelar, malam taaruf mempertemukan kader dan alumni, hymne organisasi kembali dinyanyikan. Namun di balik seremoni itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar di tengah berbagai persoalan kebijakan daerah yang terus berulang di Sumatera Barat, mengapa suara kritis mahasiswa justru semakin jarang terdengar? Sumatera Barat dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) nilai luhur yang menekankan moralitas, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.
Tetapi dalam praktik politik lokal, sering muncul paradoks, kritik dianggap tidak elok, perbedaan pendapat dilihat sebagai ancaman harmoni, dan mahasiswa yang bersuara keras sering dicap tidak tahu adat.
Akibatnya, ruang kritik masyarakat semakin mengecil termasuk di daerah seperti Dharmasraya. Pola Kasus yang Terus Berulang di Daerah Sumbar Jika melihat berbagai daerah di Sumatera Barat beberapa tahun terakhir, ada pola yang hampir sama.
Proyek infrastruktur menjadi sorotan karena dugaan ketidaktepatan prioritas. Dana nagari dipertanyakan transparansinya. Konflik lahan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah daerah terus muncul tanpa penyelesaian tuntas.
Isu kesejahteraan pemuda, pengangguran sarjana, hingga minimnya ruang kreatif generasi muda juga menjadi persoalan yang sering dibahas di warung kopi tetapi jarang dibawa secara serius oleh gerakan mahasiswa ke ruang advokasi kebijakan.
Yang menarik, kritik terhadap persoalan tersebut lebih sering datang dari jurnalis lokal, aktivis independen, atau warga biasa di media sosial. Sementara organisasi mahasiswa yang seharusnya memiliki kapasitas analisis dan legitimasi moral justru tampak lebih sibuk pada kegiatan internal dan seremoni organisasi.
Budaya “Elok” yang Menjadi Tembok Kritik
Di banyak daerah Sumbar, ada budaya sosial yang kuat, menjaga hubungan baik dengan pejabat dianggap bagian dari adat sopan santun. Kritik terbuka sering dianggap mempermalukan pemimpin. Dalam praktiknya, nilai kultural ini kadang disalahgunakan untuk meredam kritik rasional.
Mahasiswa yang kritis sering diberi label “terlalu keras”, “tidak santun”, atau “tidak menghargai pemimpin daerah”. Lama-kelamaan, muncul generasi mahasiswa yang memilih aman, berdiskusi di ruang tertutup, tetapi enggan membawa kritik ke ruang publik.
Budaya ini membuat kekuasaan daerah menjadi semakin nyaman. Tidak ada tekanan sosial yang kuat untuk memperbaiki kebijakan, karena kelompok yang seharusnya menjadi pengawas mahasiswa memilih diam atau terlalu halus.
Di banyak daerah Sumbar, hubungan antara organisasi mahasiswa dan elite politik sering kali dekat. Alumni yang masuk birokrasi atau politik menjadi jembatan komunikasi. Undangan acara resmi, kolaborasi kegiatan, hingga dukungan logistik kadang menciptakan relasi yang terlalu akrab.
Kedekatan ini memang bisa membuka ruang dialog. Namun ketika organisasi mahasiswa terlalu bergantung pada relasi kekuasaan, keberanian untuk mengkritik menjadi berkurang. Kritik berubah menjadi saran internal, bukan tekanan publik yang nyata.
Momentum Dies Natalis HMI Dharmasraya seharusnya menjadi refleksi, apakah pengkaderan hari ini masih mencetak kader yang berani mengkritik kebijakan penguasa, atau hanya melahirkan pengurus yang piawai menjaga hubungan dengan kekuasaan?.
Dharmasraya Butuh Mahasiswa yang Membaca Data, Bukan Sekadar Sejarah
Pengkaderan organisasi mahasiswa sering dipenuhi diskusi ideologi dan sejarah gerakan. Itu penting.
Tetapi tantangan hari ini jauh lebih konkret, membaca APBD, menganalisis dampak proyek pembangunan, mengkaji kebijakan nagari, hingga mengadvokasi masyarakat yang terdampak konflik sosial.
Di berbagai daerah Sumbar, mahasiswa yang mampu melakukan riset kebijakan dan advokasi berbasis data justru menjadi motor perubahan. Tanpa itu, organisasi mahasiswa hanya menjadi komunitas internal yang hidup dari nostalgia sejarah.
Dies Natalis sebagai Ujian Keberanian
Usia 79 tahun HMI adalah simbol panjangnya sejarah gerakan intelektual mahasiswa. Tetapi sejarah tidak akan berarti jika generasi baru kehilangan keberanian moralnya.
Dharmasraya seperti daerah lain di Sumatera Barat sedang menghadapi tantangan pembangunan, kesenjangan sosial pemuda, serta dinamika kebijakan yang membutuhkan pengawasan publik. Tanpa suara mahasiswa yang kritis, demokrasi lokal akan berjalan tanpa koreksi yang sehat.
Dies Natalis seharusnya bukan sekadar perayaan, tetapi momen audit moral organisasi, apakah kader masih berani berbicara ketika kebijakan bermasalah, atau justru memilih diam demi menjaga relasi sosial?
Jika mahasiswa kembali pada akar perjuangannya berpikir kritis, bersuara jujur, dan berdiri bersama masyarakat maka organisasi akan tetap relevan. Tetapi jika tidak, maka perayaan ulang tahun hanya akan menjadi ritual tahunan, sementara fungsi kontrol sosial mahasiswa perlahan menghilang di tengah masyarakat Sumatera Barat.***
