HMI Kecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian di Sumatera Barat

jendelakaba.com — Aksi demo yang digelar sejumlah masyarakat Air Bangis di Kantor Gubernur Sumatera Barat terkait penolakan proyek strategi nasional (PSN) berujung pada penangkapan sejumlah massa oleh pihak kepolisian.

“Tuntutan masyarakat bertemu Gubernur Sumbar dialog secara langsung. Namun hingga Jumat 4 Agustus 2023 Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang demonstrasi. Di saat yang sama Wakil Bupati Pasaman Barat bersama Polresta Padang mengajak warga Air Bangis untuk pulang ke air bangis. Mereka juga sudah menyiapkan bus untuk membawa warga.

Satu hari kemudian, utusan warga dan mahasiswa akhirnya melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar di Gubernuran Sumatera Barat.

Sembari menunggu hasil dialog tersebut, warga kemudian berselawat di Masjid Raya. Namun, secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan berujung pada aksi penangkapan.

“Aparat kepolisan secara brutal memasuki area Masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, 6 orang pendamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat,”

Salah satu video yang menunjukkan sejumlah personel polisi dari Satuan Brimob masuk ke masjid tanpa membuka sepatu viral. Peristiwa itu disebut terjadi di Masjid Raya Sumbar.
Dari video yang viral terlihat sejumlah personel Brimob yang berada di dalam masjid. Mereka terlihat berjalan di masjid meski sajadah terpasang.

Tim Polda Sumbar mendatangi warga yang bersholawat dan meminta untuk naik ke bus yang disediakan. Warga tidak mau naik bus hingga terjadi tindakan represif dan penangkapan 14 orang oleh Polda Sumbar. Polda menangkap 7 pendamping (LBH Padang dan PBHI Sumbar) , 4 masyarakat dan 3 mahasiswa,”

Arven Marta selaku (Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI) Mengecam tindakan represif pihak kepolisian dalam kasus ini. Seharusnya pihak kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat Air bangis yang sedang menuntut dan ingin berdialog dengan Bapak Mahyeldi selaku Gubernur Sumatera Barat, bukan membubarkan dan menyuruh kembali pulang ke Air Bangis Pasaman Barat dengan tindakan yang tidak manusiawi dan menangkap beberapa masyarakat serta teman-teman LBH dan PBHI yang mendampingi mereka.

Menurut Arven Marta masalah ini sederhana, masyarakat Air Bangis ingin berdialog Gubernur Sumatera Barat terkait persoalan penolakan PSN yang berdampak pada tanah mereka, seharusnya tidak perlu adanya tindakan represif seperti vidio yang tersebar saat ini.

Lebih lanjut Arven meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera barat Irjen Suharyono yang dinilai gagal dalam mengawal aksi protes masyarakat pasaman barat tersbut tegasnya. ***