jendelakaba.com — Kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy dikritik DPRD Provinsi Sumatera Barat agar segera mengerjakan agenda prioritas pada tahun anggaran 2024.
Hal itu diungkapkan oleh kata Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi di Padang, Jumat (28/7/2023). Menurutnya, program priorotas harus dikerjakan sebelum masa jabatan usai.
“Dalam perumusan kebijakan anggaran tahun 2024 perlu dilihat agenda prioritas kepala daerah, dan itu harus diwujudkan sebelum berakhirnya masa jabatan,” kata dia.
DPRD menyampaikan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahaan daerah. Di antaranya mengenai kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD, baik makro ekonomi daerah maupun target kinerja program.
Oleh sebab itu, kata dia, penetapan target kinerja program yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan makro ekonomi nasional dan daerah sesuai kondisi terkini.
Ia kembali menegaskan, tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2021-2026.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, tahun tersebut adalah waktu strategis bagi kepala daerah mengimplementasikan program sebelum lengser.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dalam penyusunan APBD tahun 2024 pemerintah memiliki beberapa asumsi. Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan mencapai 4,76 persen.
Kedua, kata Mahyeldi, tingkat inflasi di daerah Ranah Minang diproyeksikan sebesar empat persen dan hal tersebut diupayakan terjaga pada level yang sama dalam lima tahun terakhir.
Kemudian, , kata mantan Wali Kota Padang ini, pada tahun 2024 pemerintah setempat memperkirakan tingkat kemiskinan berada pada angka 5,62 persen atau lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya yakni 5,73 persen.***
