Sijunjung — Peran vital Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sijunjung, sebagai penghubung antara pemerintah dan publik melalui media massa kini mulai dipertanyakan.
Sejumlah wartawan dari berbagai media mengeluhkan minimnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo, bahkan dalam hal-hal mendasar seperti distribusi informasi resmi atau yang lainnya
“Sebagai dinas yang seharusnya menjadi corong pemerintah, Kominfo justru terlihat pasif. Informasi sulit diakses, bahkan rilis berita pun seringkali kami dapatkan dari sumber lain, bukan dari mereka,” ujar salah satu wartawan Sijunjung yang juga memimpin komunitas Wartawan Kabupaten Sijunjung Ali Imran pada Sabtu 16 Agustus 2025
Ali Imran menekankan bahwa sudah tiga bulan setelah dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfo, banyak pihak menilai tidak hanya kurang aktif, Kepala Dinas Kominfo juga dinilai tidak responsif para wartawan khususnya di Kabupaten Sijunjung. Hal ini menciptakan kesan tertutup, bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi publik yang digaungkan pemerintah.
Senada dengan itu, Ketua Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung, Saptarius, yang juga wartawan utama mengatakan bahwa lemahnya koordinasi Dinas Kominfo dengan wartawan dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik.
“Media adalah mitra strategis. Ketika dinas tidak mampu menjalin komunikasi yang sehat, maka narasi publik bisa dikuasai oleh pihak luar yang tidak mewakili kebijakan resmi. Ini berbahaya, terutama dalam krisis atau isu sensitif,” jelasnya.
Ia juga heran, sejak Kadis Kominfo yang baru itu dilantik belum pernah saling bersilahturahmi dengan dengan para wartawan. “Kenapa harus alergi terhadap wartawan, padahal wartawan itu adalah mitra Pemda dan bukan harus dijauhi,”ucapnya.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya program pelatihan kehumasan yang berkelanjutan atau sistem media relations yang profesional. Beberapa kalangan bahkan menyebut Kominfo hanya aktif dalam urusan seremonial dan publikasi kegiatan, tanpa strategi komunikasi jangka panjang.
Sementara itu Fadhlur Rahaman Ahsas pengamat kemerdekaan jurnalisme yang juga aktif sebagai wartawan Sijunjung memaparkan, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Dalam era digital saat ini, akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, cepat, dan transparan merupakan kebutuhan mutlak untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat partisipasi publik.
“Sinergi dengan wartawan dan insan pers menjadi sangat penting. Wartawan adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, program, serta kebijakan daerah kepada masyarakat luas.” Tuturnya
Melalui pemberitaan yang objektif dan profesional, jurnalis membantu memastikan transparansi sekaligus mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah.
“Dengan menjaga keterbukaan publik bersama wartawan, Dinas Kominfo tidak hanya menjalankan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga membangun ekosistem informasi yang sehat, terpercaya, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat” Pungkasnya (**)
