PPIJ Pelajari Sistem Pilkada Jepang sebagai Rujukan Reformasi Pemilu Indonesia

Jendelakaba.com— Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) 2024-2025 menggelar diskusi publik bertema “Belajar dari Pemilihan Kepala Daerah di Jepang” di Cinta Jawa Cafe Shinjuku, Tokyo, Minggu (22/12/2024). Diskusi ini sebagai respons atas polemik wacana pemilihan kepala daerah yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Diskusi ini menghadirkan Komisioner Bawaslu RI 2022-2027,Puadi, sebagai narasumber utama dalam upaya memahami dan membandingkan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kedua negara.

Dalam paparannya, Puadi memaparkan kompleksitas pelaksanaan Pilkada di Indonesia yang dipengaruhi oleh keragaman geografis, sosial, dan budaya. “Indonesia ini luar biasa dengan beragam keragaman suku, ras, dan sebagainya. Ini mempengaruhi style pelaksanaan Pilkada di masing-masing daerah,” ujarnya di depan puluhan mahasiswa peserta diskusi tersebut.

Mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta ini mengungkapkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, khususnya masalah politik uang yang masih menjadi kendala utama. “Dana yang dikeluarkan untuk pencalonan kepala daerah di Indonesia sangat besar. Gubernur yang mau mencalonkan diri, kalau hanya bermodalkan Rp50 miliar, itu tidak ada apa-apanya,” ungkap Puadi.

Ia mencontohkan kasus di Banten, di mana hasil survei dapat berubah drastis dua minggu menjelang Pilkada. “Survei awal menunjukkan angka 60-70 persen, namun tiba-tiba berubah signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya politik uang, meskipun pembuktiannya tidak mudah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Puadi juga menyoroti kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada. Menurutnya, di Pemilu Indonesia yang dapat dijerat hukum hanya pemberi. Selain itu, baginya, Indonesia tidak memiliki kewenangan penggeledahan atau pemaksaan, yang menyulitkan proses penindakan suatu pelanggaran.

Berbeda dengan Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah di Jepang, yang dikenal dengan sistem prefektur, dinilai lebih efisien. Periode kampanye yang hanya berlangsung dua minggu menjadi salah satu faktor yang membuat sistem ini lebih terkontrol dan hemat biaya. “Di Jepang, transparansi dana kampanye jauh lebih baik. Setiap pengeluaran harus dilaporkan secara rinci. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sering kali dana yang dilaporkan tidak berimbang dengan pengeluaran aktual di lapangan,” ungkap Puadi.

Terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo, Puadi menyatakan hal tersebut perlu dikaji lebih dalam. Mengingat masih banyaknya pro dan kontra di masyarakat. “Pemikiran Presiden mungkin punya manfaat besar, namun gelombang penolakan masyarakat yang menganggap ini sebagai kemunduran demokrasi juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.

Diskusi ini mengidentifikasi beberapa pembelajaran penting dari sistem Pilkada Jepang, diantaranya jadwal pemilihan, periode kampanye yang efisien dan ramah lingkungan, transparansi dana kampanye yang lebih baik, partisipasi pemilih yang tinggi, dan penegakan hukum yang tegas.

Sebagai hasil dari diskusi ini, PPIJ berkomitmen untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang sistem pemilihan kepala daerah. Organisasi ini akan menyusun rekomendasi komprehensif yang akan disampaikan kepada DPR RI selaku pembuat undang-undang.

Fokus utama kami adalah bagaimana menciptakan sistem pemilihan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari politik uang,” jelas Fahmi Aziz mahasiswa magister di The University of Tokyo. “Pembelajaran dari sistem Pilkada Jepang ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam upaya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia,” tutup Prima Gandhi, Ketua PPIJ.***