Jendelakaba.com–Jakarta–Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. (Anggota Komisi 1 DPR RI) hadiri webinar Forum Diskusi Publik yang digelar Kominfo RI dengan tema “Kemiskinan Ekstrem: Potret, Strategi, dan Upaya Penanggulangan” secara online melalui platform zoom meeting pada Selasa, 06 Februari 2024.
Beliau menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia berada di angka 475 ribu kapita perbulan, atau sekitar 15 ribu perhari. Kemiskinan ektrem diukur dengan menggunakan “Absolute Poverty Measure” yang setara dengan 1,9 US dollar perhari, atau setara dengan 322 ribu perbulan. Sedangkan di data dari Sustainable Developmant Goals , sekitar 830 juta orang di seluruh dunia hidup dalam garis kemiskinan ekstrem tersebut. Dari data ini, kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Pandangan ini bukan hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang melibatkan jutaan penduduk. Di Indonesia, kemiskinan ekstrem sering kali terkait dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan menjadi faktor penting yang memperburuk ketidaksetaraan. Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, rata-rata pertumbuhan kemiskinan dari tahun 2015 – 2023 adalah -0,65%.
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi lokal dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan landasan yang lebih kokoh untuk keluar dari kemiskinan. Pentingnya inklusivitas dalam pembangunan ekonomi juga menjadi sorotan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi tanpa terkecuali. Ketidaksetaraan gender juga menjadi aspek penting dalam pembahasan mengenai kemiskinan ekstrem. Perempuan seringkali menjadi kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Mengintegrasikan aspek gender dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif.
Selain itu, program-program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai langsung atau bantuan pangan, perlu diperkuat untuk memberikan jaminan keamanan ekonomi kepada kelompok rentan. Dalam konteks globalisasi, perdagangan yang adil dan berkelanjutan juga menjadi elemen kunci dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam pasar global sambil memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah langkah penting. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dapat membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan.
Sarjono (Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika); mewakili Bambang Dwi Anggono, S.Sos., M.Eng dalam keynote speech nya menyampaikan bahwa saat kita membahas potret kemiskinan ekstrem, penting untuk memahami kompleksitas dan berbagai faktor yang menyebabkannya.
Dari sisi ekonomi, sosial, dan politik, kita perlu melihat dengan cermat untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang bersifat holistik. Di samping itu, kita juga harus mengakui peran teknologi dan inovasi sebagai alat yang dapat mempercepat transformasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Strategi merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Ini mencakup kebijakan pemerintah yang bijaksana, program pendidikan dan pelatihan, serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan akses kepada layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi juga menjadi bagian penting dari strategi yang komprehensif.
Salah satu narasumber dalam webinar, Rustanto, ST., MM. (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) memaparkan bahwa peran pemerintah dan kebijakan publik memiliki dampak besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif, perlindungan sosial, dan akses terhadap pekerjaan yang layak dapat menjadi langkah-langkah penting. Kerjasama antarnegara dan dukungan internasional juga perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan global yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki konteks uniknya sendiri, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan realitas lokal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program penanggulangan menjadi kunci kesuksesan. Dengan demikian, penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem, penting untuk melibatkan sektor swasta sebagai mitra strategis. Investasi swasta dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dukungan keuangan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan ekstrem dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
Hesti Dwi Astuti (Dosen Universitas Suryakencana Cianjur) juga menyampaikan Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil.
Selain itu, perlunya perhatian khusus terhadap pelestarian lingkungan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis untuk kesejahteraan jangka panjang.
